Pendidikan GOTAG
tambang
Berita
Foto (20)
-
Megawati Menyentil, Urusan Tambang untuk Ormas Saja Heboh, Kalau Nggak Ada Beras Piye?
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritisi pembagian izin usaha pertambangan (IUP) khusus dari pemerintah ke sejumlah ormas agama.
-
Muhammadiyah Terima IUP Tambang, Menteri Bahlil Janji Bakal Kasih Lahan yang Paling Bagus
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintah.
-
Muhammadiyah Terima Izin Pengelolaan Tambang, Eddy Soeparno Bicara Soal Kehati-hatian
Muhammadiyah diharapkan bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan lingkungan.
-
Dorong Pencegahan Bencana di Wilayah Tambang, PPA Gelar IFRC ke 21 di Kaltim
ERT PPA bisa dengan mandiri langsung memonitor dan mengatur rencana untuk segera berangkat kelokasi bencana, tanpa menunggu perintah.
-
Terapkan Kebijakan Inklusif & Kesetaraan Gender, Wanita Punya Kesempatan Berkarya di Sektor Tambang
Mohammad Kurnia Ariawan, mengatakan bahwa kini perusahaan tambang harus bisa memperkuat kebijakan inklusif dan kesetaraan gender.
-
Muhammadiyah Terima Tawaran Izin Kelola Tambang, Jokowi: Kita Ingin Keadilan Ekonomi
Jokowi mengaku sering mendapatkan komplain dari masyarakat mengenai izin tambang yang selalu diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar.
-
Muhammadiyah Akui Ditawari Kelola Lahan Tambang oleh Menteri Investigasi Bahlil
Abdul Muti mengatakan Muhammadiyah telah ditawari mengelola tambang oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
-
27 Orang Ditemukan Meninggal, Tambang Emas Suwawa Gorontalo Bakal Ditutup? Ini Kata Pemkab
Para penambang di lokasi longsor ini tidak hanya dari warga setempat, namun dari luar Provinsi Gorontalo.
-
Walhi Harap Ormas Keagamaan Tolak Izin Tambang dari Pemerintah, Ini Alasannya
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi harap ormas keagamaan tolak izin tambang
-
Ternyata Muhammadiyah Belum Dapat Tawaran dari Pemerintah untuk Kelola Tambang: NU Sudah
Sehingga, Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah tidak ingin terlalu percaya diri bahwa pihaknya akan ditawari.
-
20 Orang Meninggal Dunia Akibat Longsor Tambang di Gorontalo, Berikut Ini Daftarnya
Saat ini diketahui 52 orang masih dalam daftar pencarian. Hujan deras hingga minimnya penerangan mengganggu jalannya evakuasi korban.
-
Demi Sejahterakan Masyarakat Pengusaha Tambang Lokal Harus Diprioritaskan Terkait Perizinan
Lebih lanjut, Uchok menyoroti banyaknya para mafia perizinan tambang yang melibatkan oknum pejabat seperti yang terjadi di Bangka Belitung.
-
Komnas HAM Singgung Dampak Negatif Konsensi Tambang Saat Jadi Narsum Diskusi PP Muhammadiyah
Pramono mengatakan bahwa konsep pertambangan hijau tidak masuk diakal.
-
Ketua LPOI Said Aqil Siradj Minta Aturan dan Undang-undang Tambang Harus Jelas
Menurut Said Aqil Siradj, kebijakan pemerintah memfasilitasi tambang adalah langkah yang baik. Namun, kebijakan itu harus diiringi dengan aturan dan
-
Ormas Keagamaan Dapat Jatah Izin Tambang, Fraksi PAN Harap Aspek Lingkungan Jadi Perhatian
Terlebih, ormas keagamaan diisi para guru dan cendikiawan yang menjadi panutan di masyarakat.
-
PBNU Minta IUPK Ormas Keagamaan Tak Jadi Polemik
Keputusan pemerintah mengeluarkan aturan Wilayah Khusus Izin Usaha Pertambangan (WIUPK) ormas keagamaan seharusnya tidak perlu menjadi polemik.
-
Aktivis Lingkungan Minta KLHK Tindak Perusahaan yang Rusak Alam
Ia menyebut akibat aktivitas pertambangan perusahaan mengakibatkan pendangkalan sungai Balik Bukit dan Segendang serta tertutupnya Sungai Seluang.
-
Praktisi Hukum Deolipa Yumara Soroti Kebijakan Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Rasanya Kurang Betul
Deolipa menilai aturan itu bertentangan dengan kebiasaan ormas keagamaan yang umumnya membentuk moral atau perilaku manusia baik.
-
Takut Terjerumus Dunia Hitam, Anggota DPR Desak Pemerintah Batalkan Izin Tambang untuk Ormas
Semestinya Pemerintah mengatur usaha pertambangan sesuai dengan amanat konstitusi, agar kekayaan alam dikuasai negara.
-
Soal Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII DPR Bicara Asas Kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian ini berlaku secara komprehensif baik bagi pemerintah maupun Ormas Keagaaman.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved