TAG
sistem peradilan pidana
Berita
-
DPN LKPHI Soroti Risiko Konflik Antarpenegak Hukum dalam Revisi KUHAP
RKUHAP dinilai berpotensi mengganggu keharmonisan sistem peradilan pidana dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.
-
Pembaruan KUHAP harus Mampu Hadirkan Mekanisme Koordinasi yang Jelas dan Terstruktur
Koordinasi yang solid antara penyidik dan penuntut umum dinilai krusial guna mewujudkan proses penegakan hukum yang lebih efektif dan akuntabel
-
Akademisi Dorong Pengembangan Restorative Justice di Indonesia
Menurut dia, gerakan restorative justice yang muncul lebih dari setengah abad yang lalu, menjadi topik sentral dalam mempertanyakan tentang masa depan