Pendidikan GOTAG
Sartono Hutomo
Berita
Foto (5)
-
DPR Kritik Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina, Berpotensi Monopoli dan Langgar UU Migas
Kebijakan pemerintah yang mewajibkan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui satu pintu, yakni PT Pertamina, menuai kritik dari DPR
-
Komisi VI DPR: Peningkatan Produksi Blok Cepu Langkah Menjaga Ketahanan Energi Nasional
Upaya peningkatan produksi sebesar 30 ribu barel per hari di Blok Cepu merupakan langkah positif dalam menjaga ketahanan energi nasional.
-
Komisi VI DPR Dukung Kepemimpinan Maroef Sjamsoeddin di MIND ID
Amanah untuk mengelola MIND ID didapat langsung dari Presiden, dan pertanggung jawabannya disampaikan langsung kepada seluruh rakyat Indonesia.
-
Soroti Kualitas Udara yang Buruk, Anggota Komisi VII DPR Sebut Polusi Menyebar di Berbagai Daerah
Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengatakan, kualitas udara buruk saat ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Komisi VII DPR Minta Pertamina Pastikan Distribusi BBM Lancar
Menurut Sartono, pembentukan Satgas Nataru Pertamina, merupakan wujud komitmen BUMN tersebut untuk menjamin distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM)
-
Dalam Rapat Paripurna DPR, Demokrat dan PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
PKS dan Demokrat tolak wacana kenaikan harga BBM karena akan menaikkan inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.
-
Anggota DPR Apresiasi Pelayanan Pertamina Saat Arus Mudik Lebaran 2022
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo ikut memberikan apresiasi atas layanan Pertamina selama musim mudik lebaran tahun ini.
-
Menanti Tersangka Baru Kasus Minyak Goreng di Tengah Desakan Usut Tuntas hingga ke Akar
Desakan usut tuntas hingga ke akar muncul dari Jokowi, anggota DPR hingga LSM, lantas bagaimana gebrakan Kejagung selanjutnya di kasus minyak goreng ?
-
Politikus Demokrat: Tak Hanya Mengkritik, Mas Ibas Sudah Terjun Langsung Bantu Rakyat
Kolega Ibas, Anggota Komisi VII DPR RI FPD Sartono Hutomo menegaskan, tuduhan bahwa Ibas hanya bisa mengkritik dan tidak berbuat apa-apa dalam konteks
-
Pemerintah Masih Utang PLN Rp 38 Triliun, Pimpinan Komisi VII : Kasihan Juga PLN Ini
Dirut PLN berharap hutang Rp 38 triliun bisa dibayar pemerintah akhir Agustus ini atau di awal September
-
Komisi VII DPR Soroti Harga BBM yang Tak Kunjung Turun
Anggota Komisi VII DPR fraksi Demokrat Sartono Hutomo menyatakan masyarakat bertanya-tanya lantaran tidak turunnya harga BBM.
-
Reaksi Anggota DPR Sartono Hutomo saat Ferdinand Sebut Menlu Lebay soal Indonesia jadi DK PBB
Anggota DPR dari Faksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo turut mengomentari kabar Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
-
Tiba-tiba Muncul PP Penyertaan Modal BUMN, Anggota DPR Ini Kaget
"PP tidak boleh bertentangan dengan UU No 17 th 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara"
-
Politikus Demokrat: Jangan Ada Istilah Penguasa Merangkap Pengusaha di PLN dan Pertamina
"Jangan sampai di kedua BUMN itu ada istilah penguasa merangkap pengusaha,"
-
Anggota DPR Pertanyakan Langkah Pemerintah Menempatkan WNA di Posisi Strategis BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo mempertanyakan rencana pemerintah untuk menempatkan Warga Negara Asing pada posisi strategis di BUMN.
-
Sartono Hutomo : "Inovasi-inovasi Baru Perlu Dalam Hasil Seni Olahan Timah"
Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Bangka Belitung, Kamis (22/9/2016).
-
DPR Minta Pemerintah Buy Back Saham Asing di BUMN
DPR meminta pemerintah melakukan buy back saham asing yang ada di perusahaan BUMN.
-
Politisi Demokrat Sambut Baik Jokowi Lanjutkan Ide SBY Soal Mobil Pedesaan
Anggota Komisi VII DPR ini akan mendukung sepenuhnya bilamana mobil pedesaan akan terealisasikan tahun 2016
-
Dana PMN Rp 37,27 Triliun Cair, Kementerian BUMN Diminta Tidak Lirik Produk Asing
Permintaan tersebut menyusul dimuluskannya dana senilai Rp 37,27 triliun untuk perusahaan BUMN oleh Komisi VI DPR
-
Legislator Demokrat Bantah Pernyataan Menko Perekonomian Terkait Pelemahan Rupiah
"Justru sebaliknya ia merangkul semua tokoh nasional, dan bertemu untuk pimpinan kepala lembaga negara, seperti DPR, BPK, MPR RI," tuturnya.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved