TAG
Saan Mustopa
Berita
Foto (32)
-
Menteri Bahlil Minta Pemilu Diundur 2027, Komisi II DPR Pastikan Pemilu Digelar 2024
jika Pemilu diundur pada 2027 maka bertentangan dengan konstitusi. Sebab, dalam UUD 1945 menyatakan pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali.
-
Pimpinan Pansus RUU IKN Klaim Tak Akan Studi Banding ke Luar Negeri Lagi
Saan menyebut studi banding ke Kazakhstan sudah cukup untuk mendapatkan informasi tentang perpindahan ibu kota negara.
-
Presidential Threshold Digugat ke MK, Komisi II: Kami Sepakat Tak Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengingatkan, kesepakatan seluruh fraksi di DPR bahwa tidak ada pembahasan revisi UU Pemilu.
-
Pansus DPR Bahas DIM RUU Ibu Kota Negara Hingga Jelang Tengah Malam
Adapun dalam rapat panja Pansus RUU IKN ini beragendakan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM).
-
Tanggal Pencoblosan Pemilu 2024 Belum Final, Ini Penjelasan Pimpinan Komisi II DPR RI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa bicara soal tanggal pencoblosan Pemilu 2024 yang hingga kini belum juga diputuskan oleh pemerintah
-
Generasi Muda Diharapkan Mampu Ubah Persepsi Lembaga Legislatif Menjadi Lebih Baik
Persepsi publik terhadap partai politik dan lembaga legislatif saat ini masih di bawah titik nadir.
-
Belum ada Kesepakatan Jadwal Pemilu, PDIP Usul ini Kepada Presiden Jokowi
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para Ketua Umum Partai Politi
-
Nasib Jadwal Pemilu 2024 Paling Cepat Ditentukan Awal November 2021, Begini Alasannya
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyatakan, penetapan jadwal Pemilu Serentak 2024 akan dilakukan usai masa reses DPR
-
Belum Sepakat dengan Pemerintah, DPR Tunda Rapat Penetapan Jadwal Pemilu Serentak 2024
Komisi II DPR RI menunda penetapan hari pemungutan suara Pemilu Serentak Nasional 2024.
-
Ini Alasan NasDem dan Golkar Tak Ingin Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu
Partai NasDem dan Golkar telah mengambil sikap untuk tidak meneruskan pembahasan RUU Pemilu yang diusulkan Komisi II DPR.
-
NasDem Ingin KPU Independen, Tak Boleh Diisi Orang Parpol
Fraksi Partai NasDem menginginkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang independen, tanpa diisi orang-orang partisan.
-
NasDem Tak Persoalan Syarat Capres Harus Anggota Parpol atau Bukan
Fraksi NasDem tidak mempersoalkan syarat calon presiden harus berasal dari anggota partai politik (partai politik) atau dari kalangan profesional.
-
Kerap Jadi Isu Lima Tahunan, Pimpinan Komisi II: RUU Pemilu Dibuat untuk Jangka Panjang
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan, semangat revisi UU Pemilu agar dapat digunakan dalam jangka panjang.
-
Komisi II DPR Beri Penjelasan Soal Jadwal Pilkada 2022 dan 2023 dalam Draf RUU Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengklaim, DPR sedang mengatur ulang jadwal penyelenggaraan Pilkada.
-
Dorong Tetap Ada Pilkada 2022, NasDem: Tidak Perlu Diserentakkan secara Nasional
Draf Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang diserahkan Komisi II DPR RI ke Badan Legislasi DPR RI ternyata mencantumkan adanya jadwal Pilkada
-
Cegah Polarisasi, NasDem Inginkan Presidential Threshold Turun Jadi 15 Persen
Fraksi NasDem DPR RI menginginkan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diturunkan jadi 15 persen dari 20 persen yang berlaku saat ini.
-
Risma Resmi Jadi Menteri Sosial, Politisi Nasdem: Saya Optimis Bisa Cepat Beradaptasi
Jabati Menteri Sosial, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Saan Mustopa optimis Risma cepat beradaptasi dengan kabinet lama.
-
Soroti Mensos dan Menteri KKP Baru, Politisi Nasdem: Secepatnya Bangun Kepercayaan Publik
Politisi Partai Nasdem Saan Mustopa soroti Mensos Tri Rismaharini dan Menteri KPP Sakti Wahyu Trenggono untuk secepatnya bangun kepercayaan publik.
-
Komisi II Minta KPU dan Paslon Buat Kesepakatan Tak Adakan Konser Musik Kampanye
sudah selayaknya konser musik di tengah pandemi dihindari, meski dalam Peraturan KPU (PKPU) diperbolehkan mengadakan kegiatan tersebut.
-
Legislator NasDem: Dinasti Politik Bukan Fenomena Baru
"Kalau memang hal ini tidak bisa dihindari oleh partai politik, minimal tidak mengabaikan kompetensi seorang calon," kata Saan Mustopa.