Pendidikan GOTAG
RPMK
Berita
-
Komisi IX DPR Soroti Penyusunan 15 RPMK Kementerian Kesehatan yang Minim Pelibatan
DPR menyoroti proses penyusunan 15 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
-
Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Tuai Kritik, Pakar Minta Lakukan Evaluasi
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik tuai berbagai kritikan.
-
Tolak RPMK Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Petani Tembakau dan Cengkeh Merasa Diabaikan Kemenkes
Soal rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek, Kemenkes dinilai arogan dan tidak mengindahkan keberadaan petani.
-
Cukai Rokok Tak Naik, Ekonom: Buka Ruang bagi Industri Tembakau Berkontribusi ke Penerimaan Negara
Ia mengatakan, kenaikan cukai yang berlebihan dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang mencapai dua digit, justru berdampak negatif.
-
Ini Catatan Pakar Hukum soal Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Indonesia tidak meratifikasi FCTC, apalagi terdapat pertimbangan di mana Indonesia merupakan negara produsen tembakau.
-
Pemerintah Belum Ratifikasi FCTC, Pakar Hukum Soroti RPMK Turunan PP 28/2024
Kemenkes perlu memastikan kebijakannya fokus pada bidangnya terlebih dulu, sebelum mengatur komoditas lain seperti tembakau.
-
PP 28/2024 Tentang Kesehatan Diduga Langgar Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Warga Indonesia
Direktur Eksekutif P3M KH Sarmidi Husna menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pengesahan PP 28/2024.
-
Aturan Kemasan Polos Dinilai Berdampak ke Ekosistem Pertembakauan, Ini Alasannya
Subdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Ari Kusuma, mengatakan dari empat pilar.
-
Peredaran Rokok Ilegal Bisa Lebih Marak Jika Aturan Kemasan Polos Tanpa Merek Diterapkan
Peredaran rokok ilegal diprediksi akan lebih marak jika peraturan kemasan polos tanpa merek diterapkan.
-
Pedagang Pasar Minta Perlindungan Kemendag soal Pengaturan Produk Tembakau dalam PP Kesehatan & RPMK
APARSI meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melindungi pelaku ekonomi kerakyatan yang terdampak Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024
-
Kemenkumham Pastikan Pemerintah Terima Masukan Soal RPMK Turunan PP 28/2024
Roberia juga menyampaikan, bahwa perumusan PP 28/2024 membutuhkan waktu cukup lama karena banyaknya masukan
-
Ada Gelombang PHK, Serikat Buruh Desak Pemerintah Hentikan Pembahasan RPMK Kemasan Polos Tanpa Merek
Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) mengancam sektor industri tembakau di tengah pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).
-
Kemendag Khawatir Rancangan Permenkes Soal Rokok Kemasan Polos Bisa Ganggu Hak Pedagang
Kemendag belum dilibatkan dalam perumusan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).
-
Pemerintah Diminta Libatkan Publik dalam Perumusan RPMK Turunan PP 28/2024
Miftah Faqih menyoroti Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.
-
Desain Kemasan Polos Dinilai Bisa Picu Persaingan Tidak Sehat dan Rokok Ilegal
Aturan ini menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik serta melarang pencantuman logo atau desain kemasan produk
-
Asosiasi Konsumen Kritisi Rancangan Permenkes Soal Tembakau, Pengamat Soroti Dampak Legitimasinya
Ia meminta pemerintah membedakan aturan produk tembakau alternatif dengan rokok sesuai dengan temuan kajian ilmiah yang ada.
-
Komisi IX DPR Tekankan Prinsip Balancing dalam Merumuskan Kebijakan Pertembakauan
DPR menyoroti kebijakan standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang tercantum dalam RPMK.
-
Temui Wamentan, Asosiasi Petani Tembakau Serahkan Surat Tolak Kemasan Polos Produk Tembakau
APTI bertemu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyerahkan surat pernyataan atas penolakan aturan yang menekan komoditas dan kelangsungan petani.
-
Kebijakan soal Zonasi Larangan Penjualan Produk Tembakau 200 M dari Tempat Pendidikan Sulit Diawasi
Regulasi soal zonasi larangan penjualan produk tembakau 200 meter dari satuan pendidikan sulit, untuk diimplementasikan di lapangan.
-
Respons Keluhan Petani Tembakau, Kemenkes Terbuka Terima Masukan Asosiasi dan Industri soal RPMK
Asosiasi menilai kebijakan RPMK itu bisa mengancam keberlangsungan usaha dan perekonomian nasional.
