Pendidikan GOTAG
revisi UU KPK
Revisi UU KPK
Berita
Foto (342)
-
Jokowi Diharapkan Segera Terbitkan Perpres Soal KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Perpres KPK yang bakal mengatur organisasi dan tata kerja diharapkan segera rampung.
-
Cerita Laode M Syarif Tiga Kali Gagal Bertemu Pimpinan Negara untuk Bicara Soal Undang-Undang KPK
Laode M Syarif, menceritakan pengalaman buruk selama dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.
-
Perlunya Audit Forensik Sebagai Wujud Pertanggungjawaban KPK kepada Publik
Kinerja KPK perlu diaudit forensik sebagai wujud pertanggungjawaban KPK kepada publik.
-
Jaksa Dakwa Lutfi Alfiandi Melawan Polisi
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendakwa Dede Lutfi Alfiandi melakukan perbuatan kejahatan terhadap penguasa umum.
-
Laode M Syarif: Seharusnya yang Direvisi Undang-Undang Tipikor, Bukan Undang-Undang KPK
Laode M Syarif mengatakan sejatinya yang direvisi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bukan Undang-Undang KPK.
-
Ketua KPK Tegaskan Korupsi Menghambat Investasi Asing ke Indonesia
Proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjalan kilat hingga kini masih jadi pertanyaan.
-
Penasihat KPK Mundur Diduga Karena Kecewa Tak Juga Terbitkan Perppu KPK
Hal itu disampaikan Peneliti dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menanggapi mundurnya Tsani Annafari dari lembaga antirasuah.
-
Soal Revisi UU KPK, Laode Syarif Akui Tak Diajak Konsultasi, Arsul Sani: Ada Komunikasi
Laode Syarif mengaku dalam proses revisi UU KPK tidak diajak konsultasi oleh Komisi III, Arsul Sani bantah dan mengaku ada komunikasi.
-
Permohonan Uji Formil UU KPK Atas Nama Pribadi Dinilai Tak Etis, Laode: Biar Masyarakat yang Nilai
Perlawanan terkahir yang dilakukan oleh KPK dinilai tidak etis oleh beberapa pihak, Laoede mengatakan biar masyarakat yang menilai.
-
Hari Ini, MK Gelar Sidang Gugatan Uji Materi Terkait Pembatalan Pengesahan Revisi UU KPK
Hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang gugatan uji materi terkait pembatalan pengesahan revisi UU KPK yang dilayangkan oleh 18 mahasiswa.
-
KPK Telah Lakukan 142 Penyidikan Sebelum Undang-Undang Hasil Revisi Berlaku
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut setidaknya telah melakukan 142 penyidikan.
-
ICW Sebut Kinerja Komisi Antikorupsi Menurun Setelah UU KPK Hasil Revisi Berlaku, Ini Indikatornya
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fungsi dari komisi antikorupsi terus menurun
-
Presiden Jokowi Dinilai Keliru Soal Tunggu Uji Materi UU KPK di MK
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti tak setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi soal penerbitan Perppu KPK menunggu hasil uji materi di MK
-
Revisi UU KPK Sudah Berlaku, Bagaimana Kabar Dewan Pengawas?
Dewan Pengawas KPK hingga saat ini belum terbentuk, padahal revisi UU tentang KPK telah berlaku sejak bulan lalu.
-
Tunggu Penerbitan Perppu, Peneliti ICW: Ini Janji Jokowi sebelum Jadi Presiden
ICW masih menunggu penerbitan perppu karena masih memegang janji yang disampaikan Jokowi pada saat akan menjadi presiden tahun 2014.
-
BW: Jokowi Boleh Saja Hanya Janji Terbitkan Perppu KPK, Tapi Hari Ini Bukan Berarti OTT Berhenti
Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) angkat suara atas berlakunya Undang-Undang KPK hasil revisi.
-
87 Ekonom Bikin Surat Terbuka, Ramai-ramai Minta Jokowi Batalkan Revisi UU KPK
Para ekonom tersebut juga telah melakukan telaah literatur terhadap dampak buruk korupsi.
-
Koordinator MAKI: UU KPK Hasil Revisi Belum Bisa Berlaku, Ini Alasannya
Menurut MAKI, tidak berlakunya revisi UU KPK berkenaan tidak terpenuhinya mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan
-
Besok, Ribuan Mahasiswa Akan Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana
BEM-SI) se Jabodetabek-Banten menyerukan aksi #tuntaskanreformasi mendesak PERPPU KPK yang diagendakan Kamis (17/10/2019) besok
-
UU KPK Hasil Revisi Mulai Berlaku Besok, Politisi PKS: Saya Sedih Terjadilah Musibah
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku sedih Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi akan segera berlaku.
