Pendidikan GOTAG
Reklamasi Teluk Jakarta
Berita
Foto (144)
-
Surati BPN, Anies Nilai Ada yang Salah dalam Perizinan Reklamasi
"Maka kami akan lakukan Perda zonasi dulu, baru atur soal lahan dipakai untuk apa," ujar Anies.
-
Pengamat Nilai Proyek Reklamasi Sudah Dipolitisir
Proyek reklamasi Teluk Jakarta sudah mengantongi izin amdal. Namun sampai sekarang belum sampai tahap penyelesaian.
-
KPK Periksa Petinggi Pengembang Reklamasi Teluk Jakarta
CEO PT Muara Wisesa Samudera, Halim Kumala diperiksa penyidik KPK hari ini, Rabu (15/11/2017) .
-
Ketua Komisi C DPRD DKI Menilai Penetapan NJOP Reklamasi Dinilai Sudah Sesuai Aturan
Santoso menerangkan keputusan BPRD menetapakan NJOP sebesar Rp 3,1 juta per meter melalui hasil penilaian KJPP yg proporsional
-
Djarot Saiful Terseret-seret Kasus Reklamasi
BPRD DKI hanya menetapkan NJOP pulau C dan D sebesar Rp 3,1 juta per meter sebelum Lebaran 2017 lalu.
-
Dugaan Korupsi Pulau Reklamasi, Polisi Akan Periksa 20 Anggota DPRD DKI
Setelah memeriksa pejabat dan pegawai Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta, polisi berencana memeriksa anggots komisi C DPRD DKI.
-
Mestinya Harganya Rp 10 Juta/Meter, Harga Pulau C dan D Rp 3,1 Juta/Meter, KPK MUlai Bertindak
Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta hanya menetapkan NJOP pulau C dan D sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi.
-
Sandiaga Uno Tegaskan Penghentian Proyek Reklamasi Sudah Final
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menegaskan rencana penghentian reklamasi teluk Jakarta sudah final.
-
Terkait Reklamasi Teluk Jakarta, Fahri Hamzah Minta Gubernur DKI Jakarta Tidak Memancing Kegaduhan
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, berharap Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan, bisa menjawab permasalahan DKI Jakarta saat ini, antara lain ad
-
Gubernur Anies Kukuh Hentikan Reklamasi, Langkahnya Setelah Bicara dengan DPRD
Anies meminta ide tentang reklamasi ditampung melalui rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Polisi Selidiki Reklamasi Sejak Presiden Soeharto Terbitkan Keppres
Dasar dilaksanakannya reklamasi tertuang pada Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
-
Alumni ITB Sampaikan Petisi Tolak Pernyataan Luhut Soal Reklamasi Teluk Jakarta
Ayub yang berstatus Alumni ITB mengatakan pihaknya tidak pernah mendukung reklamasi Teluk Jakarta.
-
Tolak Bertemu Luhut? Ini Jawaban Sandi
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, membuka pintu membahas proyek reklamasi Teluk Jakarta.
-
WALHI Dukung Anies-Sandi Teguhkan Sikap Tolak Reklamasi
Reklamasi menghilangkan fungsi daerah tampungan yang memperbesar aliran permukaan.
-
Pencabutan Moratorium Reklamasi Beri Kepastian Hukum
Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, menyatakan pencabutan moratorium akan memberikan kepastian hukum kepada para pengembang.
-
Terancam Kehilangan Mata Pencaharian, Nelayan Tuntut Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan
Belasan orang gelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).
-
Pengamat: Isu Reklamasi Jadi Alat Politik Turunkan Pamor Joko Widodo
Penghentian reklamasi hanya akan membuat investor berpikir ulang untuk menempatkan dananya di Indonesia.
-
Diminta Luhut Tanggung Jawab jika Jakarta Tenggelam Ini Kata Sandi
Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Salahuddin Uno, menanggapi kritik yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar P
Pembatalan HGB Pulau Hasil Reklamasi Kurang Tepat
Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau hasil
Pemerintah Ingin Reklamasi Pantura Jakarta Dilanjutkan Ini Penyebabnya
Pakar tekhnologi lingkungan yang juga direktur Indonesia Water Institute (IWI), Firdaus Ali memahami sikap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhu
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved