Pendidikan GOTAG
PKPU
Berita
Foto (5)
-
Bawaslu Sebut Tak Masalah Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Dimajukan Selama Prosedurnya Ditaati
Bawaslu tidak masalah jika jadwal pendaftaran Capres Cawapres dimajukan sepanjang prosedurnya ditaati.
-
Bawaslu Akan Jadikan Temuan Awal Bacapres-Bacawapres yang Sudah Umbar Visi Misi di Masa Sosialisasi
(Bawaslu) RI akan menjadikan temuan awal ihwal visi misi yang sudah digaungkan oleh tokoh yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden (bacapres)
-
ICW Dorong KPU Segera Revisi PKPU 10 dan 11 Supaya Eks Korupsi Tidak Bisa Jadi Caleg
MA diharapkan oleh Kurnia untuk segera membuat putusan. Mengingat hal itu penting supaya KPU segeralah mengkoreksi PKPU Nomor 10 dan 11 itu.
-
Jadwal Pendaftaran Paslon Pilpres Dipercepat, Komisi II DPR Sebut KPU Harus Konsultasi Lebih Dulu
Doli menegaskan semua hal terkait aturan di penyelenggaran Pemilu, termasuk PKPU, harus dikonsultasikan terlebih dulu dengan Komisi II DPR.
-
Komisi II DPR Tunggu Penjelasan Detail KPU Soal Pendaftaran Capres Dipercepat
Komisi II DPR RI masih menunggu surat dari KPU RI untuk menggelar rapat bersama dengan pemerintah, terkait Peraturan KPU (PKPU)
-
Pengamat Memaklumi Jika Pendaftaran Capres Cawapres 2024 Dipercepat karena Adanya Ketentuan Baru
Titi Anggraini dapat memahami jadwal pendaftaran calon presiden (capres) calon wakil presiden (cawapres) yang rencananya dimajukan.
-
Analis Nilai BUMN dalam Proses PKPU Tidak Bisa Diartikan Korporasi Gagal
PKPU merupakan bentuk dari pertanggungjawaban BUMN untuk tetap melaksanakan kewajibannya.
-
Draf PKPU Terbaru: Kampanye Pemilu di Kampus Cuma Bisa Sabtu dan Minggu
Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan draf aturan terbaru Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye
-
KPU Rancang Aturan Percepat Waktu Pendaftaran Capres Cawapres Berlandaskan Perppu
Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden tengah digodok dan dilakukan uji publik oleh KPU
-
Sudah Direncanakan Tak Dimuat di PKPU, Kini KPU Kembali Akomodir LPSDK untuk Pemilu 2024
Sebelumnya KPU berencana untuk tidak menggunakan LPSDK di Pemilu 2024 karena tidak diatur di Undang-Undang Pemilu 7/2017.
-
KPU Percepat dan Perpendek Masa Pendaftaran Capres-cawapres di Rancangan PKPU
Sebelumnya, di PKPU 3/2022 pendaftaran capres-cawapres dibuka pada 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 November 2023.
-
Imbas Putusan MK, KPU Atur Kampanye di Kawasan Pendidikan Hanya Boleh Pada Tingkat Universitas
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik draft Peraturan KPU (PKPU).
-
KPU Lakukan Uji Publik PKPU Soal Kampanye, Pencalonan Capres-Cawapres, dan Tungsura
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik terhadap tiga draft Peraturan KPU (PKPU).
-
Pakar Hukum: Harusnya Permohonan PKPU Terkait PTPP Ditolak PN Niaga Makassar
PTPP telah membayar lunas seluruh kewajibannya sehingga utang yang dimaksud dalam permohonan tidak dapat dibuktikan secara sederhana.
-
KPU Belum Pastikan Bakal Revisi atau Tidak Soal PKPU Keterwakilan Perempuan
(KPU) masih belum bisa memastikan apakah apakah mereka bakal merevisi Peraturan KPU (PKPU) 10/2023 yang berkaitan dengan keterwakilan calon anggota
-
Bawaslu Dorong KPU Revisi PKPU Kampanye di Tempat Pendidikan dan Fasilitas Pemerintah
Bawaslu mendorong KPU RI melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU) kampanye yang berkaitan dengan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.
-
PTPP Ajukan Kasasi Terkait Putusan PKPU Pengadilan Niaga Makassar
Putusan persidangan atas kasus ini telah dijadwalkan pada tanggal 25 Januari 2023, namun CV Surya Mas melakukan pencabutan gugatan dan dikabulkan
-
PN Niaga Makassar Kabulkan PKPU PTPP, Majelis Hakim Tunjuk Kurator dan Hakim Pengawas
Pengadilan Negeri Niaga Makassar mengabulkan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
-
KPU Revisi PKPU 10/2023 Soal Keterwakilan Perempuan, Parpol Bakal Rombak Caleg di Tahapan Pemilu?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana akan merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 menyusul putusan Mahkamah Agung (MA).
-
Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai Ungkap Ada Mafia dalam Perkara PKPU
Ketua KY mengungkapkan dalam perkara PKPU di pengadilan ternyata banyak kasus sekarang yang melibatkan mafia hukum.
