Pendidikan GOTAG
Pengamat Hukum Tata Negara
Berita
-
RKUHP Bakal Disahkan, Pengamat Tata Hukum Negara: Kerusakan Negara Hukum dan Demokrasi
Pengamat Tata Hukum Negara Bivitri Susanti turut menyoroti soal rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
Refleksi Hukum 2021 dan Proyeksi 2022, Sesjen MPR: Demokrasi dan Nomokrasi Harus Berjalan Imbang
Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR, Ma’ruf Cahyono, menyampaikan jika refleksi perkembangan hukum 2021 dan proyeksi 2022 menjadi tema yang strategis.
-
Penguatan DPD RI harus melalui politik hukum
Kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diperkuat dengan politik hukum, bukan hanya dari politik perundang-undangan
-
Soal Menko pada Kabinet Baru, Jokowi Diminta Kaji Ulang
Terlebih posisi Menteri Koordinator hanya berdasar pada Pasal 14 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
-
Jokowi Minta Ahli Hukum Tata Negara Cepat Hadapi Perubahan Dunia, Mahfud MD Ibaratkan dengan Hal Ini
Jokowi ajak para pemerhati hukum tata negara dari seluruh Indonesia untuk buka terobosan baru yang fleksibel di era zaman serba cepat ini (teknologi).
-
Pengamat Sebut Hakim MK Beri Banyak Kelonggaran dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019
Pengamat Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyebut jika hakim Mahkamah Konstitusi memberikan kelonggaran dalam sidang sengketa Pilpres 2019.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved