Pendidikan GOTAG
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
Berita
Foto (11)
-
Pasal Penghinaan Presiden Sebaiknya Dihilangkan Demi Kesetaraan di Mata Hukum
Sebagian besar elemen masyarakat, kepemudaan, dan partai oposisi menilai, pasal penghinaan presiden akan menjadi pasal karet yang multitafsir.
-
Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021, Pemerintah Dukung UMKM Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global
Geliat ekonomi kreatif para pelaku UMKM Indonesia menjadi penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusi.
-
Hasil KLB Demokrat Ditolak Pemerintah, Kubu Moeldoko: Kami Lawan di PTUN
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat
-
BREAKING NEWS AHY: Ketum Partai Demokrat yang Sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut gembira keputusan pemerintah yang menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang
-
Pemerintah dan DPR Sepakat RUU KUP Gantikan RUU Pemilu di Prolegnas 2021
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan hanya PKS yang menolak RUU Pemilu untuk ditarik dari daftar Prolegnas 2021.
-
Menkumham Teken 45 PP UU Cipta Kerja: Vaksin untuk Pulihkan Ekonomi Nasional
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengaku telah menandatangani 45 peraturan pemerintah sebagai turunan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
-
Pemerintah Usul 10 RUU Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2021
Pemerintah mengusulkan 10 rancangan undang-undang untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
-
Menkumham Sebut RUU Minol Masih Sebatas Usul Sejumlah Anggota DPR
Pemerintah belum membahas soal kemungkinan memasukkan RUU Larangan Minuman Beralkohol ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
-
Ini Komentar Yasonna Soal UU Cipta Kerja yang Diteken Jokowi
Yasonna juga menyebut omnibus law UU Cipta Kerja ini menjadi terobosan kreatif untuk memajukan bangsa.
-
Kemenkumham Gelar Tes Swab Usai Libur Panjang, Ini Komitmen Memerangi Musuh Tak Kasatmata
Yasonna Laoly menyebut jajarannya terus berkomitmen memerangi penyebaran virus corona di lingkungan Kemenkumham.
-
Kasus Cai Changpan Lanjut, Polisi Periksa Anak Buah Menteri Yasonna, Kemungkinan Tersangka Bertambah
Polda Metro Jaya memastikan kasus kaburnya Cai Changpan jalan terus, Polisi bakal periksa anak buah Menteri Yasonna, kemungkinan tersangka bertambah.
-
Siap Hadapi Gugatan Tommy Soeharto, Yasonna Laoly: Keputusan Sudah Sesuai Prosedur dan Aturan
kubu Tommy sudah mengambil langkah yang tepat dengan menempuh jalur hukum dan karenanya pihaknya pun akan menghormati seluruh proses hukum yang
-
Ada Beberapa Isu Krusial, Komisi III DPR Harap RUU MK Bisa Segera Diselesaikan
Adies Kadir mengungkapkan ada beberapa isu krusial terkait dengan revisi UU MK, mulai dari batas usia hakim hingga teknis pemilihan hakim konstitusi
-
Narapidana Produksi Narkotika di Rumah Sakit, Komisi III DPR: Ini Kegilaan
Menkumham harus mempercepat akselerasinya, saya apresiasi pemindahan ratusan bandar pada bulan juli lalu ke lapas Nusa Kambangan
-
119.175 Napi dapat Remisi HUT RI, Yasonna: Negara Hormati Hak yang Diamanatkan UU
Sebanyak 1.438 Narapidana dapat menghirup udara bebas saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia (HUT ke-75 RI )
-
Kubu Tommy Soeharto Anggap Pertemuan Pengurus Partai Kubu Muchdi PR dengan Menkumham Hal Biasa
kubu Hutama Mandala Putra alias Tommy Soeharto tak menganggap pertemuan tersebut sesuatu yang luar biasa.
-
Ramai-ramai Anggota Komisi II DPR Jengkel dengan Menkumham Yasonna Laoly
Anggota Komisi II DPR merasa jengkel atau kecewa dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, karena tidak hadir saat rapat kerja membahas terkait
-
Program Asimilasi telah Bebaskan 39.876 Napi
Kebijakan Menkumham Yasonna Laoly ini sempat menjadi polemik karena sejumlah napi tercatat kemudian berbuat ulah kembali
-
KPK Apresiasi Jokowi yang Tak Bahas Pembebasan Koruptor Saat Rapat
Diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat mengusulkan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.
-
Daftar Koruptor yang Berpotensi Bebas Imbas Revisi PP 99/2012 Menurut Catatan ICW
Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya bakalan ada 22 koruptor yang berpotensi bebas akibat revisi PP 99/2012 tersebut.
