Pendidikan GOTAG
Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Berita
-
Mendagri Tito Tegur Pemda yang Realisasi Belanja APBD-nya Masih Rendah
(Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegur pemerintah daerah (Pemda) yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya masih terbilang
-
Mendagri Tegaskan Penyandang Disabilitas Harus Dilibatkan Dalam Pembangunan Nasional
Mendagri beri masukan ke Stafsus Presiden untuk membuat pemetaan terhadap kendala yang dihadapi disabilitas agar hak mereka bisa terakomodir.
-
Presiden Bentuk Pansel Calon Anggota KPU dan Bawaslu Ini Nama-namanya
(Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan panitia seleksi calon (Pansel) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode
-
Mendagri Tito: Biaya Penyelesaian Konflik Lebih Mahal daripada Upaya Pencegahan
Tito Karnavian menegaskan pentingnya upaya pencegahan konflik yang konsisten dan berkesinambungan di suatu daerah ketimbang menyelesaikan konflik
-
Mendagri: SP4N-LAPOR! Dibutuhkan Masyarakat Karena Pengaduan Tak Bisa Diselesaikan Secara Parsial
Penandatanganan dan penyampaian komitmen dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara virtual, Kamis (9/9/2021).
-
Temui Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Mendagri Laporkan Konsep Rancangan PP Terkait Otsus Papua
Wakil Presiden Maruf Amin menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (31/8/2021).
-
Membandingkan Anggaran Pengadaan Seragam Anggota DPRD Kota Tangerang Vs Baju Dinas Wali Kota Bogor
Anggaran pengadaan seragam jadi sorotan setelah ramai di publik soal seragam DPRD Kota Tangerang, bagaimana anggaran di daerah lain ?
-
PPKM Diperpanjang, Mendagri Minta Pemda Jalin Koordinasi dengan Ormas dan Tokoh Masyarakat
Tito Karnavian berharap kepala daerah tak hanya membangun koordinasi dengan unsur pemerintah, tetapi juga dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas)
-
Mendagri Tito Karnavian Terbitkan 3 Inmendagri Terkait Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus
Mendagri Tito Karnavian keluarkan 3 Inmendagri menyusul aturan perpanjangan PPKM Level 4 mulai 26 Juli - 2 Agustu
-
Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Langsung Penyaluran Bansos Masyarakat Terdampak PPKM
Muhammad Tito Karnavian turun langsung mengecek daerah-daerah yang penyaluran anggaran bantuan sosial (bansos) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan
-
Mendagri Terbitkan Aturan Baru: Tak Lagi PPKM Darurat Tapi PPKM Level 4 Jawa-Bali
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021.
-
Mendagri: Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Papua Lewat Disahkannya RUU Otsus Papua
Mendagri berpijak pada prinsip-prinsip untuk melindungi dan menjunjung harkat dan martabat Orang Asli Papua dan melakukan percepatan pembangunan
-
Mendagri Dorong Pengoptimalan Posko Covid-19 di Daerah Lewat Instruksi Baru Terkait PPKM Mikro
Menurut Mendagri keberadaan posko desa/kelurahan sangat sentral dalam menyukseskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.
-
Mendagri: Ada Kelalaian Protokol Kesehatan Terkait Kenaikan Kasus Covid-19
(Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai ada kelalaian protokol kesehatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan,
-
Mendagri dan Kepala LKPP Terbitkan SE Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah
Mendagri mengharapkan dengan dikeluarkannya SE ini pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terutama saat perencanaan dan eksekusi semakin transparan.
-
Mendagri Tito Minta KEK Galang Batang PT. BAI Perhatikan Aspek Lingkungan
KEK Galang Batang diminta tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tapi juga memperhatikan aspek lingkungan.
-
Tanggapan Mendagri Terkait Kerumunan Pasar Hingga Klaster Tarawih
Mendagri mengingatkan seluruh masyarakat agar jangan sampai ada klaster baru penularan Covid-19 dari kegiatan keagamaan maupun ekonomi.
-
PPKM Mikro Diperpanjang, Mendagri Minta Posko Covid-19 Dibuat hingga Tingkat Desa
Ia menyebutkan, beberapa daerah yang telah memiliki posko sampai tingkat desa dengan berbagai jargon program.
-
Mendagri Usul Pemerintah Pusat Dapat Lakukan Pemekaran Daerah di Wilayah Papua
Dalam revisi UU Otsus, Tito mengusulkan pemekaran wilayah di Papua dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.
-
PPKM Mikro Diperpanjang, Pemerintah Tambah Cakupan 5 Provinsi
Dalam perpanjangan kali ini wilayah pemberlakuan PPKM Mikro diperluas, dengan tambahan 5 provinsi.
