Pendidikan GOTAG
Maulana Yusran
Berita
-
Sektor Perhotelan Was-was Terdampak dari Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah
PHRI was-was akan terdampak dari kebijakan pemangkasan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar minimal 50 persen.
-
PHRI: Pemerintahan Baru Harus Jaga Industri Pariwisata Agar Tak Hancur Ditekan OTA Asing
Dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing, misalnya sebesar 18 persen, itu harus dikenakan PPN.
-
Tak Cuma Pelengkap, Hadirnya Convention Hall di Hotel Jadi Faktor Pendongkrak Wisata
Hadirnya convention hall dalam sebuah hotel tidak hanya sebagai pelengkap, namun pendongkrak wisata MICE.
-
Soal Aturan Check In di Hotel Dipenjara, Pengusaha Hotel Meradang
Pasal tersebut lanjut Yusran dinilainya bakal berdampak terhadap pemulihan ekonomi di sektor pariwisata khususnya perhotelan
-
Okupansi Hotel Meningkat Hingga 40 Persen di Momen Libur Lebaran
Jika dibandingkan periode lebaran pada tahun 2021, okupansi hotel meningkat berkisar 30-40% yang bervariatif di setiap daerah
-
Jelang MotoGP Mandalika, PHRI: Hotel-hotel di Bawah PHRI Hampir Penuh
PHRI melihat pemerintah harus memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Terutama terkait jumlah tiket yang tersedia
-
Rencana Wisatawan Mancanegara Tanpa Karantina Disambut Baik Sektor Perhotelan
Kebijakan Pemerintah menerapkan pemberlakuan visa on arrival (VoA) atau visa kedatangan juga membawa angin segar bagi sektor pariwisata
-
Diprediksi Butuh Lebih dari 12.500 Kamar untuk Menampung Wisatawan Saat Gelaran MotoGP Mandalika
Bali memiliki hotel-hotel yang mumpuni untuk menambah ketersediaan kamar. Namun perlu dukungan pemerintah untuk menunjang dari segi transportasi.
-
PHRI Usulkan Bali untuk Menampung Penonton MotoGP 2022 Mandalika
Maulana menjelaskan, jika ditambah Bali maka akomodasi untuk para wisatawan atau peserta MotoGP diyakini akan memadai.
-
Harga Hotel Karantina Dituding Selangit, Ini Jawaban PHRI
Demikian pula biaya makan yang rata-rata sekitar Rp 250 ribu per hari dan laundry Rp 45 ribu per hari.
-
Biaya Hotel Karantina Saat Masuk Indonesia Dikeluhkan, Berapa Sih Sebenarnya?
Satgas Covid-19 menyebut saat ini tersedia 16.500 kamar hotel untuk karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri
-
Jelang Akhir Tahun, Pemerintah Belum Juga Bayar Utang Hotel untuk Isoman Rp 196 Miliar
Utang tersebut merupakan biaya pasien Covid-19 yang menjalani isoman di 21 hotel di DKI Jakarta periode Februari - Juni 2021.
-
Tarif Hotel Karantina Dibanderol Paling Murah Rp 7 Jutaan, Ini Sejumlah Fasilitas yang Didapat
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan, jumlah hotel karantina LN tidak banyak, hanya 130
-
PHRI Sebut Sejumlah Hotel Tambah Kamar untuk Karantina WNI dari Luar Negeri
WNI yang karantina di hotel merupakan masyarakat usai liburan ke luar negeri, dan biayanya ditanggung pribadi.
-
PPKM Level 3 Batal Diterapkan, APPBI Sambut Baik hingga Diyakini Bakal Dongkrak Okupansi Hotel
Pemerintah memutuskan tidak menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat periode libur Natal dan Tahun Baru
-
PPKM Level 3 di Libur Nataru Hambat Pertumbuhan Angka Okupansi Hotel
Keberlangsungan usaha di sektor akomodasi, hospitality, dan pariwisata, sangat bergantung pada tingkat mobilitas masyarakat.
-
Syarat Perjalanan Penumpang Terbaru Untuk Semua Moda Transportasi, Berikut Tanggapan Pengusaha
Kini, penumpang di semua moda transportasi mendapatkan kewajiban yang sama, bisa pakai tes Covid-19 dengan metode antigen.
-
PHRI Apresiasi Pemerintah Turunkan Harga Tes PCR
Pemerintah meminta harga PCR diturunkan hingga menjadi Rp 300.000 per tes. Sebelumnya harga PCR dipatok pemerintah sebesar Rp 495.000
-
Dana Cadangan Habis, Sekjen PHRI Minta Pemerintah Intervensi Selamatkan Rantai Ekosistem Bisnis
Maulana Yusran meminta pemerintah melakukan intervensi untuk menyelamatkan rantai ekosistem dunia usaha.
-
PPKM Diperpanjang, PHRI Minta Keringanan Ini dari Pemerintah
PHRI minta pemerintah berikan kompensasi untuk ringankan beban pelaku usaha hotel dan restoran seperti beban pajak, perbankan sampai abodemen listrik.
