Pendidikan GOTAG
Kemenko PMK
Berita
Foto (58)
-
Kemenko PMK: Angka Kemiskinan Ekstrem Di Enam Provinsi Papua Masih Tinggi
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengungkapkan kemiskinan ekstrem di wilayah Papua masih tinggi
-
Muhadjir Ungkap Alasan Kemenko PMK Ikut-ikutan Salurkan Bansos
Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan Kemenko PMK ikut menyalurkan bantuan sosial (bansos) karena sesuai dengan Peraturan Presiden No 35 tahun 2020.
-
Kemenko PMK: Indonesia Negara Dengan Kasus TBC Tertinggi Kedua di Dunia
Kemenko PMK mengungkapkan angka Tuberculosis (TBC) di Indonesia masih cukup tinggi.
-
Kemenko PMK Minta Kasus TPPO Mahasiswa ke Jerman Tak Sampai Buat Jera Pelajar Magang ke Luar Negeri
Kemenko PMK berharap kasus dugaan TPPO berkedok Ferien Job ke Jerman tidak membuat jera para mahasiswa untuk magang ke luar negeri.
-
VIDEO Jumlah Pemudik Diprediksi Capai 193,6 Juta Orang: Pemerintah Tambah 6 Ruas Tol Baru
Muhadjir Effendy menyebut jumlah pemudik tahun 2024 akan meningkat hingga 60 persen.
-
BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan ke Ahli Waris Protokol Menko PMK yang Wafat Saat Bertugas
Salah satu karyawan staf keprotokoleran Kemenko PMK bernama Sutriono meninggal dunia saat bertugas telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaa
-
Mengalami Peningkatan, BPJS Ketenagakerjaan Optimis Lindungi 70 Juta Pekerja di Tahun 2026
Kinerja BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial di Indonesia mengalami sejumlah peningkatan dalam satu dekade terakhir.
-
Ali Ghufron Sebut 95 Persen Penduduk Indonesia Sudah Terdaftar BPJS Kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan 95 persen penduduk Indonesia sudah tercatat sebagai anggota BPJS Kesehatan.
-
Dirut BPJS Kesehatan: Peserta JKN Tak Perlu Fotokopi Untuk Berobat di Rumah Sakit
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan tidak ada diskriminasi untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Penerima Bantuan Beras 2024 Membengkak Jadi 22 Juta Setelah Pakai Data Kemenko PMK
Jumlah penerima bantuan pangan beras naik menjadi 22 juta di seluruh Indonesia dari awalnya hanya 21, 3 juta penerima.
-
Menko PMK: Pemerintah Bisa Bertindak Keras Menolak Pengungsi Rohingya
Indonesia tidak memiliki tanggung jawab terhadap pengungsi Rohingya karena tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951.
-
Menko PMK: 107, 63 Juta Masyarakat Diprediksi Bepergian Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Menteri Muhadjir meminta kementerian dan lembaga melakukan mitigasi menjelang libur panjang Nataru.
-
Kemenko PMK: Pemerintah Tak Bisa Sendirian untuk Sejahterakan Masyarakat
Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan perusahaan harus menyejahterakan karyawannya
-
Anak Penyandang Disabilitas Memiliki Kelebihan yang Patut untuk Dihargai
Data Kemenko PMK pada Juni 2022 menunjukkan bahwa ada 2.197.833 anak penyandang disabilitas pada rentang usia 5-19 tahun di Indonesia.
-
ASN Memiliki Tanggung Jawab Besar Memastikan Keberagaman tidak Menjadi Sumber Konflik
Implementasi moderasi beragam dapat mencegah tindakan diskriminatif terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam masyarakat.
-
VIDEO Wakil Menteri Agama Tegaskan Tayangan Azan Ganjar Tidak Masuk Kategori Politik Identitas
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki menilai azan tersebut hanya merupakan bagian dari syiar agama.
-
VIDEO Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 :Total 27 Hari dan Rinciannya
Pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 sebanyak 27 hari.
-
Demi Percepat Capaian UHC, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar
BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR).
-
VIDEO Wacana Larangan Haji Lebih dari Satu Kali: Pemerintah Bakal Buat Kajian Teknis
Menurut Muhadjir, usulan mengenai larangan masyarakat pergi haji lebih dari satu kali mendapatkan sambutan baik dari berbagai pihak.
-
Kemenko PMK: Sistem Zonasi Masih Diterapkan pada PPDB tahun 2024
Pemerintah pastikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) skema zonasi masih akan diterapkan di tahun 2024 untuk hapus paradigma kastanisasi pendidikan
