Pendidikan GOTAG
Kamilov Sagala
Berita
-
Pemerintah Diminta Tidak Tebang Pilih Soal Indikasi TikTok Melanggar Permendag
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan seolah kalah dengan korporasi besar dalam menegakkan aturan.
-
Menanti Penantang Baru Dunia Telekomunikasi
Merger antara Indosat Ooredoo dengan Hutchison 3 Indonesia menjadi konsolidasi yang cukup fenomenal di tahun 2021.
-
Merger Indosat – Tri Ditiru XL
Akibatnya, meskipun berulang kali pemerintah menyarankan terjadinya konsolidasi di kalangan operator, semuanya bungkam
-
Pengamat: Merger Indosat dan Tri Harus Untungkan Pelanggan
Konsolidasi bisnis yang dilakukan operator seluler ini hendaknya tidak membuat bingung para pelanggan, karena merekalah yang diuntungkan.
-
Pemerintah Didesak Segera Terbitkan Aturan Turunan untuk Atur Bisnis dan Konten OTT Asing
Salah satu pasal pada PP tentang Postelsiar adalah pengaturan terhadap penyedia layanan over the top (OTT) baik asing maupun lokal.
-
Pengamat: Isi RUU Penyiaran Bertentangan dengan UU Persaingan Usaha Sehat
Penguasaan yang mengarah pada pembatasan dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
-
Ombudsman Kritik Uji Publik Revisi PP 52 dan 53 Terlalu Singkat
Uji publik yang dibuka oleh Kominfo hanya sekadar basa-basi agar terkesan telah melibatkan semua pihak dalam pembahasannya.
-
Pemerintah Diminta Hati-hati Revisi Aturan soal Network Sharing
Pemerintah diminta berhati-hati melakukan revisi aturan terkait network sharing atau berbagi jaringan
-
LPPMI Minta Pemerintah Tidak Paksakan BUMN Telekomunikasi Berbagi jaringan
LPPMI menilai pemerintah seharusnya tidak terlalu memaksakan BUMN di sektor telekomunikasi untuk berbagi jaringan aktif
-
Masyarakat Berhak Atas Informasi Evaluasi Modern Lisensi dari Semua Operator Telekomunikasi
Dari situ akan terlihat daerah-daerah itu ada yang mungkin secara bisnis agak berat hitung-hitungannya tetapi diperlukan layanan disitu
-
Menkominfo Diminta Tidak Paksakan Turunkan Tarif Interkoneksi
Penetapan revisi biaya interkoneksi adalah domain kebijakan dari seorang Menkominfo sehingga tanggung jawab ada di pundak Rudiantara
-
Pemerintah Diminta Batalkan Revisi Perhitungan Tarif Interkoneksi
Sejumlah pihak meminta Pemerintah membatalkan revisi perhitungan tarif interkoneksi yang diumumkan pada 2 Agustus lalu.
-
Komitmen Investor Asing Bangun Infrastruktur Telekomunikasi Diragukan
Sejumlah pihak mempertanyakan komitmen investor asing di sektor telekomunikasi dalam membangun jaringan infrastruktur
-
Revisi PP Telekomunikasi Dinilai Tidak Layak
revisi PP tentang penyelenggaraan telekomunikasi tentang frekuensi dan orbit satelit dianggap tidak layak untuk disahkan.
-
Revisi Aturan Penggunaan Frekuensi Dinilai Bisa Rugikan Negara
Pemerintah berencana merevisi PP No 53/2000 tentang Telekomunikasi yang mengatur penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit.
-
Pengamat: Kalah Kompetisi, Indosat Minta Subsidi ke Telkomsel Lewat Interkoneksi
Jangan sampai ada anggapan dominasi pasar oleh Telkomsel dianggap tidak natural, padahal mereka yang paling konsisten membangun jaringan
Saran Pengamat soal RPM Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
cara-cara inovasi regulasi yang terkesan memangkas birokrasi tetapi menyimpan potensi konflik sangat berbahaya
LPPMI: Ekonomi Digital RI Bisa Dikuasai Asing
bisa jadi bisnis e-commerce Indonesia dilibas oleh pemain asing dalam ketatnya persaingan global.
Pemerintah Diminta Tunda Peraturan Menteri soal Biaya Interkoneksi
ada sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam revisi biaya interkoneksi sebelum ditetapkan dalam bentuk PEraturan Menteri
LPPMI Minta KPPU Selidiki Proses Tender Palapa Ring Paket Timur
KPPU diminta menyelidiki proses tender Palapa Ring Paket Timur untuk memastikan proses lelang berjalan sesuai dengan aturan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved