Pendidikan GOTAG
Fritz Edward Siregar
Berita
Foto (7)
-
Bawaslu Tak Akan Lakukan Pengundian Nomor Urut Jika Pasangan Calon Pilkada Bawa Arak-arakan Massa
Fritz Edward Siregar menyebut pelanggaran protokol kesehatan pada masa pendaftaran Pilkada Serentak 2020 merupakan wake up call.
-
Bawaslu Gandeng Facebook Awasi Iklan Politik dan Dana Kampanye Pilkada 2020
Fitur ini dianggap mampu membantu Bawaslu mengawasi dana kampanye para peserta, serta menangani pelanggaran yang terjadi di media sosial.
-
Tiga Evaluasi Bawaslu Terkait Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih
Terdapat catatan evaluasi dari proses sinkronisasi antara daftar Pemilu terakhir dan DP4 yang dilakukan KPU
-
Bawaslu Gandeng KPK Antisipasi Politik Uang di Pilkada 2020
Untuk mencegah terjadi politik uang di ajang itu, kata dia, Bawaslu sudah merumuskan indeks kerawanan pilkada.
-
Bawaslu Ingatkan Bakal Paslon Kepala Daerah Patuhi Aturan Pilkada
Fritz Edward Siregar, meminta bakal pasangan calon kepala daerah dan tim kampanye mematuhi aturan selama penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala
-
Tahapan Pilkada Resmi Dimulai, Bawaslu Aktifkan Kembali Seluruh Pengawas Pemilu
Bawaslu telah mengaktifkan kembali seluruh pengawas pemilu ad hoc yaitu pengawas pemilu kecamatan (panwascam), dan pengawas pemilu kelurahan desa.
-
Bawaslu Susun Aturan Penanganan Pelanggaran Hingga Penyelesaian Sengketa Pilkada di Tengah Pandemi
Bawaslu RI telah menyusun rancangan Peraturan Bawaslu soal pengawasan, penanganan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa Pilkada
-
Perkuat Prinsip Netralitas ASN, Bawaslu RI Buat Perjanjian dengan KASN dan Kemenpan RB
Diketahui pemungutan suara Pilkada 2020 akan berlangsung pada 9 Desember tahun ini.
-
Tahapan Pilkada 2020 Kembali Dimulai, Bawaslu RI Aktifkan Lagi Pengawas Ad Hoc di Daerah
Total, sebanyak 12.715 panwaslu kecamatan yang telah terbentuk hingga 18 Desember 2019.
-
Bawaslu Beri Atensi Khusus di Daerah Keluarga Presiden Maju Pilkada
Anggota Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, bila anggota keluarga presiden maju sebagai calon tunggal, maka tidak ada atensi khusus
-
Bawaslu RI Tepis Isu Minta Kewenangannya Ditingkatkan
Bawaslu RI membantah kabar yang menyebut pihaknya minta kewenangan dan fungsinya sebagai pengawas ditingkatkan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.
-
Respons Anggota Bawaslu Sikapi Permintaan Mendagri Evaluasi Pilkada Langsung
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar memberikan tanggapannya atas pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
-
Bawaslu Apresiasi Ketegasan dan Transparansi MK Memutus Perkara
MK dinilai telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang bersengketa, hingga Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan.
-
Fritz Nilai Mahkamah Konstitusi Tak Punya Budaya Sistem Check and Balances
"Kita nggak mempunyai little culture yang bisa memberikan check and balances kepada Mahkamah Konstitusi," kata Fritz
-
Mahkamah Konstitusi Tak Punya Budaya Sistem Check and Balances
Ia bisa mengatakan demikian lantaran berangkat dari pengalamannya menjadi bagian dari generasi pendiri Mahkamah Konstitusi
-
Respons Bawaslu Sikapi Putusan MA Tolak Permohonan Prabowo-Sandi Terkait Kecurangan Pilpres 2019
Bawaslu turut mengomentari putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan Prabowo-Sandi soal kecurangan Terstruktur, Sistematis,dan Masif (TSM).
-
Bawaslu Sampaikan Jawaban Mirip-Mirip Sikapi Gugatan Prabowo ke Mahkamah Agung
Menindaklanjuti surat MA, Bawaslu pada tanggal 8 Juli 2019, telah menyerahkan jawaban mereka.
-
Dinilai Bawaslu Sebagai Partai Paling Tidak Tertib Administrasi, Begini Respons PSI
Bawaslu menyebut PSI sebagai partai paling tidak tertib administrasi dalam laporan keuangannya.
-
Bawaslu Sebut Seluruh Peserta Pemilu Patuh Waktu Serahkan LPPDK, Tapi Kurang Tertib Administrasi
Menurutnya, soal transparansi dan akuntabilitas, kedua paslon pilpres ataupun partai politik peserta Pemilu masih belum tertib administrasi.
-
Bawaslu Proses 15 Ribu Temuan dan Laporan Selama Pelaksanaan Pemilu 2019
Bawaslu telah memproses 15.052 temuan dan laporan yang telah diregistrasi baik berupa pidana administrasi maupun pidana bukan administrasi.
