Pendidikan GOTAG
Fajar Laksono
Berita
-
Mahfud MD Dorong Polisi Selidiki Info Denny Indrayana Soal MK Bakal Putuskan Sistem Pemilu Tertutup
Mahfud MD mendorong kepolisian menyelidiki informasi dari Denny Indrayana terkait putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut Pemilu Legislatif.
-
SETARA institute Minta Presiden Abaikan Putusan MK Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK
Putusan MK yang mengubah masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun dinilai keluar jalur karena seharusnya kewenangan itu dimiliki pembentuk UU
-
Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun Disebut Kacau dan Tidak Jelas
Aulia Postiera, menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal masa jabatan Pimpinan KPK jadi 5 tahun sebagai keputusan yang kacau dan tidak jelas.
-
Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang Menjadi 5 Tahun, Kapan Mulai Berlaku? Ini Penjelasan MK
Keputusan mengenai perpanjangan masa kepemimpinan KPK ini memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno.
-
Besok MK Gelar Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Masa Jabatan 2023-2028
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK pada Rabu (15/3/2023) besok pukul 11.00 WIB.
-
Gladi Resik Pemilihan Ketua MK Pengganti Anwar Usman, MK Siapkan Hal Teknis
Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan gladi resik pemilihan Ketua MK yang baru menyusul lengsernya Hakim konstitusi Anwar Usman sesuai putusan MK.
-
9 Hakim Konstitusi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Begini Respons MK
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan bahwa kesembilan hakim konstitusi itu telah mengetahui adanya laporan tersebut.
-
Konsekuensi Serius, Denny Indrayana Harap MKMK Kerja Secara Profesional
Mengingat ini lembaga peradilan, maka putusan itu mahkota dan tidak boleh ada kekeliruan
-
MKMK, Lembaga yang Dibuat Untuk Mengusut Perubahan Subtansi Putusan MK Mulai Bekerja Hari Ini
Lembaga MKMK yang sebelumnya adalah Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang akan kerja hingga 1 Maret 2023
-
MK Akan Ajak DPR, Presiden, dan KPU Bahas Sistem Proporsional Pemilu
(MK) RI memastikan akan menggelar sidang lanjutan terkait gugatan terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
-
KPU Akui Sudah Kaji Sistem Pelaksanaan Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka
KPU mengaku pihaknya sudah mengkaji terkait pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.
-
Jubir PKS: Wacana Jokowi Cawapres 2024 Permalukan dan Menampar Wajah Presiden
Jubir PKS menilai wacana Presiden Jokowi maju Cawapres 2024 menampar wajag dan mempermalukan presiden. Kholid berharap wacana ini ditutup rapat.
-
Independensi MK Soal Presidential Threshold Dipertanyakan, Ini Respons Fajar Laksono
Denny Indrayana menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan presiden
-
Jubir Jelaskan Alasan MK Kukuh Tolak Gugatan Presidential Treshold 20 Persen hingga Pemilu Serentak
Mahkamah Konstitusi (MK) bersikukuh tetap memutuskan untuk mempertahankan Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan presiden.
-
Koalisi Selamatkan MK: Pernikahan Anwar Usman-Adik Jokowi Sarat Potensi Konflik Kepentingan
Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi menilai pernikahan Anwar Usman dan Idayati akan menjadi ujian sikap kenegarawanan Ketua MK.
-
Ketua MK Anwar Usman Diminta Mundur karena Nikahi Adik Jokowi, Ini Tanggapan Jubir MK
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman diminta menanggalkan jabatannya usai santer diberitakan akan menikahi adik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
-
Dinyatakan Inkonstitusional, Mengapa UU Cipta Kerja Tetap Berlaku? Ini Penjelasan MK
Penjelasan Jubir MK soal alasan UU Cipta Kerja masih berlaku dalam 2 tahun kedepan meski dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional
-
Mahkamah Konstitusi Putus 12 Perkara Pengujian UU Besok
Mahkamah Konstitusi (MK) bakalan memutus 12 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) pada Kamis (14/1/2021) besok.
-
Gugatan Pilkada 2020 Melonjak Hampir Dua Kali Lipat Dalam 3 Hari, MK Sudah Terima 87 Permohonan
MK telah menerima 87 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilkada 2020. Jumlah itu melonjak hampir dua kali lipat lebih dibanding pada Jumat.
-
MK Telah Terima 82 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 82 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020, Senin (21/12/2020).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved