Pendidikan GOTAG
ELSAM
Berita
-
26 Organisasi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah dan DPR Cabut UU TNI yang Baru Disahkan
26 organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan DPR segera mencabut Undang-Undang TNI yang baru disahkan DPR RI.
-
Respons Jokowi Soal Revisi UU TNI Tuai Banyak Kritik: Coba Tanyakan ke DPR dan Kemenkopolhukam
Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar soal revisi UU TNI/Polri yang mendapat sorotan publik. Ia menyarakan untuk tanyakan ke DPR.
-
DPT Telah Ditetapkan, ELSAM: KPU Harus Jamin Integritas Data Pribadi
ELSAM berharap KPU memastikan implementasi standar dan prinsip pelindungan data pribadi, sebagaimana diatur UU PDP
-
Elsam: Jangan Sampai Pengadilan Jatuhkan Hukuman Mati Karena Ada Tekanan Publik
Majelis hakim di pengadilan harus diawasi untuk pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.
-
Catatan Akhir Tahun Elsam: Penerapan UU PDP Jangan Mengganggu Kinerja Jurnalis
Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar menilai saat ini ada peningkatan serangan terhadap kebebasan sipil
-
UU PDP Diteken Presiden, Palsukan Data Pribadi Untuk Keuntungan Pribadi Kena Denda Rp 6 Miliar
Perlindungan tentang perlindungan data pribadi tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
-
UU Perlindungan Data Pribadi Dinilai Dapat Disalahgunakan, Pasal Ini Dianggap Pasal Karet
Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki risiko adanya tindakan kriminalisasi terhadap suatu pihak.
-
UU PDP Dikhawatirkan Lemah Dalam Penegakan Hukum, ELSAM: Potensi Hanya jadi Macan Kertas
Elsam mempertanyajan perihal seberapa jauh UU PDP tersebut dapat mengatasi permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia.
-
Definisi Ancaman Terlalu Luas Hingga Pemidanaan Bagi Komcad Dinilai Jadi Persoalan Dalam UU PSDN
Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar mengungkapkan sejumlah catatannya terkait persoalan dalam UU nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN.
-
Tips Aman Gunakan WhatsApp untuk Cegah Konten Negatif
Semakin majunya teknologi digital, media sosial menjadi sarana penyebaran hoaks, penipuan dan berbagai konten negatif lainnya.
-
Ketua Pansel Komnas HAM Dorong Aktivis Mendaftar Jadi Komisioner untuk Perjuangkan Masalah HAM
Makarim Wibisono mendorong kelompok aktivis khususnya yang konsen pada perlindungan hak asasi manusia untuk mendaftar sebagai anggota Komnas HAM.
-
Pentingnya Keterbukaan Big Data untuk Menunjang Kegiatan Riset Berbasis Kebijakan
TIK mampu secara volume, velocity, dan valuenya bekerja dalam satu waktu, sehingga memungkinkan penopangan kebijakan prediktif, termasuk dalam
-
ELSAM Beberkan 8 Poin Tantangan Komnas HAM 5 Tahun Ke Depan
Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar mengungkapkan sekurangnya delapan poin tantangan bagi Komnas HAM selama lima tahun ke depan.
-
Pansel Anggota Komnas HAM RI 2022—2027 Jemput Bola ke Universitas Hingga Lembaga Hukum
Anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komnas HAM RI 2022—2027 Prof Harkristuti Harkrisnowo mengatakan pihaknya telah melakukan upaya jemput
-
16 Organisasi dan 299 Individu Tuntut Negara ke Komnas HAM Soal Kabut Asap
16 organisasi dan 299 individu pendukung menuntut negara ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena dianggap abai memberikan hak warga
-
ELSAM Serahkan Petisi Dampak Bencana Kabut Asap Kalimantan pada Komnas HAM
Kami meminta Komnas HAM untuk melakukan penulusuran lebih lanjut atas kebakaran hutan yang terjadi dari tahun 2015 - 2018
-
Peneliti ELSAM Beri 3 Rekomendasi Terkait Keseimbangan Pelindungan Data Pribadi dan Kepentingan Umum
Shevierra Danmadiyah menyampaikan rekomedasinya untuk menggapai keseimbangan, antara pelindungan data pribadi dan kepentingan umum.
-
SKB Pelarangan FPI, Sudah Tepat Secara Prosedur?
Pada prinsipnya, Ghufron menjelaskan bahwa SKB merupakan suatu penetapan yang berbentuk Keputusan
-
Kata Peneliti Elsam Soal Publikasi Data Pasien Virus Corona
Elsam menilai penyajian data pasien kasus virus corona (Covid-19) masih bisa dipublikasi asal sifatnya anonim atau tidak menyebut identifikasi privat.
-
Soal Orasi Robertus Robert, Elsam: TNI Sudah Cukup Terbuka untuk Menerima Masukan Masyarakat
Hal itu disampaikannya usai menghadiri pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil terkait Robertus Robet di kantor YLBHI.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved