Pendidikan GOTAG
BPK RI
Berita
Foto (15)
-
8 Auditor BPK Patungan Kembalikan Uang Fasilitas Hotel Kepada Jasa Marga
8 auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui mendapat fasilitas menginap di Hotel Santika Bandung pada 2017 lalu.
-
Gaji Belasan Juta, Ali Sadli Punya Mobil Rubicon, Vellfire, Alphard, Fortuner dan Mercy
Sederet mobil mewah yang terparkir di car port miliknya antara lain Mercy C 250, Mercy A 45, Fortuner, Vellfire, Jeep Rubicon, dan Alphard.
-
Berharap Dapat WTP, Sandiaga Akan Undang BPK Bahas Temuan pada Kasus 'Terdahulu'
"Kami rencananya akan meminta dan memohon waktu pimpinan BPK RI maupun BPK perwakilan DKI dalam waktu dekat," ujar Sandiaga
-
Saksi Persidangan: Jangan Taruh Handphone di Loker KPK, Nanti Disadap
"Loker KPK itu ada kunci serep. Itu bisa disadap, diambil semua datanya. Jadi baiknya ditaruh di mobil,"
-
Di Pengadilan, Sekjen KONI Mengaku Pernah Diajak Auditor BPK ke Tempat Spa
Saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa pencucian uang bekas Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
-
Yaya Akui Hubungi Ade Komaruddin untuk Bantu Ali Sadli Sembunyikan Mobil Agar Tak Diketahui KPK
Apriyadi Malik alias Yaya mengakui menghubungi politikus Partai Golkar Ade Komaruddin alias Akom untuk membantu sahabatnya Ali Sadli.
-
Sekjen KONI Mengaku Beri Uang 80 Ribu Dollar AS Untuk Pencalonan Ali Sadli
Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ending Fuad Hamidy mengaku memberikan uang 80.000 dollar Amerika Serikat kepada Kepala
-
Auditor Utama BPK RI Palsukan Identitas di KTP untuk Beli Mobil Odyssey,
Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan RI Rochmadi Saptogiri memalsukan identitasnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP).
-
Jaksa KPK Hadirkan Sekjen KONI untuk Kasus Pidana Pencucian Uang Bekas Auditor BPK
Jaksa KPK mengagendakan pemeriksaan Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) E F Hamidy.
-
Ternyata Pemprov DKI Sudah Layangkan Surat Minta Sumber Waras Kembalikan Rp 191 Miliar
"Dari Pemprov sudah ada tindak lanjut, yaitu gubernur sudah memberikan perintah kepada kadis kesehatan untuk menagih Yayasan Sumber Waras,"
-
KPK Periksa Dua Pegawai BPK RI Terkait Gratifikasi Moge
3 orang saksi diagendakan diperiksa penyidik KPK atas kasus dugaan korupsi terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap PT Jasa Marga
-
Sekjen Kemendes Anwar Sanusi Sarankan Sugito Lakukan Pendekatan Intensif ke Auditor BPK RI
Saran tersebut menyusul pesan Sugito kepada Anwar Sanusi terkait perkembangan laporan keuangan Kementerian Tenaga Kerja.
-
Bantah Keterangan Sekjen Kemendes, Kabiro Keuangan Sebut Laporkan Pengumpulan Uang Untuk Tim BPK
"Kemudian Pak Sekjen juga sampaikan secara umum. Jadi tidak apa ya, tidak membahas khusus,"
-
Klarifikasi BPK atas Dilaporkannya 3 Penyidik KPK ke Polisi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merespons laporan dua orang terhadap tiga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Polda Metro Jaya.
-
Jaksa KPK Hadirkan Sekjen dan Plt Dirjen Kementerian Desa PDTT
Ali Sadli juga didkawa menerima mobil satu unit mobil merk Mini Cooper Tipe S F57 Cabrio A/T warna merah buatan tahun 2016
-
Pengadilan akan Putuskan Nasib Bekas Irjen Kementerian Desa Hari Ini
Uang pelicin itu diberikan agar Kementerian Desa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun 2016.
-
Tangis Mantan Irjen Kementerian Desa PDTT Sugito Pecah Saat Ungkapkan Kerinduan Terhadap Keluarga
"Izinkan lah saya sampaikan (menangis) kerinduan saya kepada istri dan anak saya tercinta yang telah ikut menderita atas perbuatan saya,"
-
Rochmadi Saptogiri Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 3,5 Miliar
Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan Rochmadi Saptogiri sebagai auditor utama BPK RI.
-
Audit Internal TNI Soal Heli AW101 Dipertanyakan
"Sesuai konstitusi, lembaga yang berwenang adalah BPK. Artinya, audit internal TNI itu tidak bisa dijadikan acuan,"
-
Tanggapi Audit TNI tentang Heli AW 101, BPK: Kami yang Berhak Putuskan Ada Tidaknya Kerugian Negara
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menegaskan hanya pihaknya saja yang berhak memutuskan ada kerugian negara atau tidak.
