Pendidikan GOTAG
ambang batas pencalonan presiden
Berita
Foto (24)
-
MK Tolak Permohonan Gugatan Partai Ummat Terkait Presidential Threshold 20% pada Pemilu
(MK) memutuskan tidak dapat menerima alias menolak gugatan permohonan yang dilayangkan Partai Ummat terkait pengujian Pasal 222 UU No 7 tahun 2017
-
Tak Bisa Perseorangan, MK: yang Punya Kedudukan Hukum Gugat PT 20 Persen Hanya Parpol Peserta Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tak menerima gugatan presidential threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Gugatan 27 WNI Terhadap UU Pemilu, Pemohon Lengkapi Argumen dari Para Ahli Luar Negeri
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
-
Pemohon Perkuat Alasan Hukum Soal Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden di MK
Gugatan ini diajukan oleh dua anggota DPD RI Bustami Zainudin dan Fachrul Razi, dengan memberikan kuasa kepada Refly Harun.
-
Pakar Hukum Nilai Permohonan Uji Materi Presidential Threshold Nol Persen Mudah Dipatahkan MK
Margarito Kamis menyampaikan komentarnya tentang polemik ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT)
-
Partai Buruh Desak Presidential Threshold 0 Persen, Said Iqbal: Membahayakan Kalau Tetap 20 Persen
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, oligarki dan demokrasi yang tidak sehat itu adalah presidential threshold atau ambang batas pencalonan.
-
Presidential Threshold Digugat ke MK, Ketua DPR Puan: UU Pemilu Sudah Final, Tak Ada Revisi
Puan mengatakan tak ada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
-
Ketum PKB Usul Presidential Threshold Diturunkan 5 hingga 10 Persen
Gus Muhaimin mengusulkan agar PT bisa diturunkan pada kisaran angka 5 sampai 10 persen saja.
-
Masinton Pasaribu: Ketua KPK Firli Bahuri Offside karena Bicara Presidential Threshold
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menilai, pernyataan itu sudah keluar dari tugas, pokok, dan fungsi Firli sebagai pimpinan KPK.
-
Aturan PT Dianggap Rusak Tatanan Demokrasi dan Hanya Untungkan Oligarki
aturan PT memberikan peluang bagi oligarki untuk mensponsori figur calon pemimpin yang bisa dikendalikan agar bisnis jahatnya bisa berlanjut.
-
Ketua DPD RI Tegaskan Perbaikan Bangsa Harus Dilakukan dari Hulu Lewat Amandemen
Ketua DPD RI menegaskan jika perbaikan bangsa harus dilakukan dari hulu. Termasuk memperbaiki sistem ketatanegaraan dan ekonomi negara.
-
Ketua DPD RI Nilai Presidential Threshold Jadi Pemicu Konflik di Masyarakat Akibat Polarisasi
LaNyalla menilai ambang batas pencalonan presiden turut menjadi penyebab maraknya konflik horisontal di masyarakat akibat polarisasi yang tajam.
-
Kaji Wacana Amendemen UUD 1945, Kelompok DPD Di MPR Soroti Presidential Treshold
Kelompok DPD di MPR berharap agar amendemen harus memberikan kontribusi yang besar pada kondisi bangsa dan negara Indonesia.
-
Cegah Polarisasi, NasDem Inginkan Presidential Threshold Turun Jadi 15 Persen
Fraksi NasDem DPR RI menginginkan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diturunkan jadi 15 persen dari 20 persen yang berlaku saat ini.
-
MK Tolak Gugatan Rizal Ramli Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden
(MK) menolak gugatan Rizal Ramli soal judicial review UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshol
-
Wakil Ketua Komisi II DPR Sebut Pembahasan RUU Pemilu Hanya Berkutat Soal Ambang Batas
Arwani Thomafi mengatakan lambatnya pembahasan RUU Pemilu masih terkendala pada ambang batas presiden dan parlemen.
-
Perludem: Hapus Presidential Threshold untuk Cegah Oligarki
Perludem menilai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold perlu dihapus untuk menghindari terciptanya oligarki.
-
Mayoritas Fraksi di DPR Usul Ambang Batas Pencalonan Presiden Diturunkan
Angka 20 persen dinilai sejumlah fraksi perlu diturunkan agar masyarakat disuguhkan banyak pilihan pasangan calon.
-
Alasan PKB Usul Presidential Threshold Diturunkan Jadi 10 Persen: Agar Tak Gaduh
Angka 10 persen tersebut juga dinilai sesuai dengan sila keempat dalam Pancasila
-
Gerindra Siap Berapapun Ambang Batas Pencalonan Presiden
Gerindra tidak mempersoalkan besaran ambang batas pencalonan presiden, karena selama ini selalu mendapatkan suara secara persentase dua digit
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved