Agum Gumelar: Mari Kita Duduk Bersama Benahi Sepakbola

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PSSI Agum Gumelar menghimbau kepada Presiden RI, Joko Widodo agar tidak membiarkan menterinya melakukan pendekatan kekuasaan dalam bernegara.

Hal ini dikatakan oleh Agum sehubungan dengan makin tidak jelasnya dunia persepakbolaan di tanah air akibat sanksi yang diberikan Federasi Sepakbola Internasional (FIFA).

"Sanksi FIFA itu datang lantaran adanya campur tangan pemerintah dalam hal ini Menteri olahraga yang melakukan pembekuan kegiatan PSSI," ungkap Agum di kediamannya dibilangan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2015).

Dikatakannya, sanksi yang diberikan FIFA terhadap persepakbolaan Indonesia merupakan malapetaka dunia sepakbola tanah air.

"Marilah kita bersama-sama memajukan persepakbolaan Indonesia dengan duduk bersama-sama membenahi sepakbola Indonesia," tutur Agum yang juga dewan penasehat PSSI ini.

Menurut Agum Gumelar pengurus PSSI sudah meminta kepada Menteri Olahraga, Imam Nahrawi agar bisa menyempatkan waktunya bertemu, namun hingga tiga kali datang, tiga kali pula tidak ditemui.

"Jika memang ada yang salah, marilah membukakan pintu maaf, kita mulai berbenah," ujar Agum.

Pemerintah itu hendaknya menjadi pelayan bagi masyarakat Indonesia.

"Harus menjadi fasilitator apa yang diinginkan masyarakat, bukan malah semena-mena dengan kekuasaannya, main ancam segala," kata Agum.

Karena itulah, Agum berharap presiden Joko Widodo bisa menjadi penengah agar sepakbola di Indonesia bisa bergairah kembali.

"Jangan malah membiarkan," selorohnya.

Menyinggung akan adanya Kongres Luar Biasa PSSI yang digagas dari kantor Kemenpora, Agum mengjelaskan bahwa tidak mungkin itu dilakukan.

"Karena yang bisa menggelar kongres itu adalah induk organisasi sepakbola, yaitu PSSI, jika hal itu terlaksana saya tidak bisa menerima dengan akal sehat," tandasnya.

Menurutnya, hal itu harus sesuai dengan statuta FIFA yang harus ditaati oleh seluruh anggotanya di belahan bumi ini.

"Semua regulasi berpatokan di FIFA, bahkan presiden Obama pun tidak bisa menggelar kongres luar biasa di negaranya," tuturnya.