PSSI Penyebab Gagalnya Laga Persipura Versus Pahang

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua telah menuntaskan investigasi mereka terkait gagalnya laga Persipura Jayapura kontra Pahang FA di babak 16 besar Piala AFC 2015, yang sedianya digelar di Stadion Mandala, Jayapura, 26 Mei lalu.

LAGA tersebut batal terlaksana lantaran tiga pemain asing Pahang tidak dapat visa masuk ke Indonesia. Polemik terjadi terkait siapa yang harus disalahkan lantaran masalah tersebut.

DPRD Papua ikut menginvestigasi masalah tersebut setelah ditekan Persipura Mania, kelompok suporter Persipura.

Pada 12 Juni 2015, perwakilan DPRD Papua, yaitu Yan P Mandenas dan Jack Komboy, bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia melakukan pertemuan dengan AFC, di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia.

"Pada pertemuan itu, AFC juga memberikan penjelasan mengenai kebijakan sanksi yang diberikan. Bahwa menurut AFC, sanksi kekalahan Persipura secara WO (walk out) atas Pahang FA tidak ada kaitannya dengan sanksi FIFA atas sepak bola Indonesia, akibat pembekuan oleh Menpora atas PSSI," tulis Yan di akun Facebook miliknya.

Politisi dari Partai Hanura itu menambahkan, AFC menilai kegagalan pertandingan Persipura versus Pahang adalah murni kesalahan pengelola Persipura dan PSSI.

"AFC menilai Persipura dan PSSI tidak menaati atau melanggar aturan dan perjanjian terkait persiapan pelaksanaan pertandingan," tambahnya.

Yan dan Jack Komboy, mantan pemain Persipura, juga meminta klarifikasi kepada mantan Sekretaris Jenderal PSSI, Joko Driyono. Menurut Yan, Joko turut meyakinkan bahwa yang menyebabkan gagalnya laga tersebut adalah PSSI.

"Menurutnya, PSSI adalah lembaga yang berperan sebagai sponsor liga (kompetisi) AFC dan bertanggung jawab pada setiap tim tamu yang bertanding ke Indonesia. Oleh karena itu, PSSI harus memberikan pertangungjawabannya terhadap hal itu kepada publik Indonesia dan khususnya kepada Persipura Mania," kata Yan.

"Kami menilai Persipura hanya sebagai alat konspirasi PSSI untuk dibenturkan dengan pemerintah (Kemenpora) oleh mereka yang tidak bertanggung jawab," tambah Yan.

Direktur Legal PSSI, Aristo Pangaribuan, membantah tudingan PSSI telah berkonspirasi dan membenturkan Persipura dengan pemerintah.

"Tolong baca lagi dengan teliti Surat Keputusan (SK) Menpora dengan nomor 01307 tentang pembekuan PSSI, diktum ketiga. Isinya meminta kepada semua jajaran pemerintahan di pusat maupun di daerah untuk tidak memberikan pelayanan publik kepada PSSI. Itulah yang dilakukan imigrasi dalam kasus Pahang FA," ujar Aristo.

Baca Juga di KORAN SUPER BALL, Selasa (23/6/2015)