Soal Cabor yang Bakal dipangkas Menpora Masih Menunggu Jawaban Dari Pemerintah Provinsi Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi kembali menegaskan ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) tetap akan terselenggara di Papua pada 20 Oktober 2020.

Namun, jelang PON 2020 sejumlah permasalahan muncul. Salah satunya mengenai anggaran yang berimbas pada persiapan PON; ketersediaan venue.

Bahkan, dari ketersediaan Venue yang sudah dan akan dibangun, bakal bedampak pula ke sekitar 10 cabor yang bakal tidak diikutsertakan.

Akan tetapi pemangkasan itu masih terus digodok baik dari pemerintah Papua yang akan kembali dilaporkan ke Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpora.

"Karena PON sudah diputuskan tetap di Papua dengan mengurangi cabor-cabor yang dipertandingkan, maka ini yang sedang kami lakukan penyesuaian-penyesuaian," kata Menpora Imam Nahrawi saat ditemui di Gedung Komisi X MPR-DPR, Senayan, Senin (2/9/2019).

"Artinya belum ada kata final jadi semua masih dinamis. Saya terus terang harus minta pertimbangan provinsi daerah Papua, dalam hal ini PB PON, dan kembali melaporkan sebelum rapat kabinet," sambungnya.

Kini Menpora masih menunggu keputusan balik dari Pemerintah Papua dan KONI sebagai induk cabang olahraga mengenai cabor-cabor yang bakal mengalami pemangkasan.

"Belum (ada surat jawaban dari Papua). Dari Kemenpora dan KONI juga belum masuk ke saya sampai sekarang. Jadi yang muncul perlu dipertanyakan keabsahannya karena saya diberi waktu untuk melihat nanti cabor-cabor apa, nomor pertandingan apa sesuai dengan ketersedian venue," dia menjelaskan.

"Secepat mungkin. Namanya koordinasi harus terus dilakukan karena PB PON perlu kami dengar juga," katanya.

Dia juga sekaligus mempertegas bahwa cabor-cabor yang sebelumnya muncul di permukaan belum lah pasti. 

Sebelumnya sempat muncul selebaran 15 cabang olahraga PON yang dipangkas.

"Yang muncul ke permukaan belum dikonsultasikan ke saya. Makanya sabar sebentar sampai tunggu putusan terakhir usulan sampai rapat kabinet," pungkasnya.