Pemerintah "Take Over” Penyelenggaraan MotoGP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PenyelenggaraanMotoGP di Indonesia dipastikan bakal ditangani pemerintah, bukan swasta. Kepastian tersebut disampaikan melalui siaran yang ditayangkan di situs resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Senin (25/1).

Sesmenpora Alfitra Salam, didampingi Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, Gatot S Dewabroto, serta Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Faisal Abdullah, memimpin rapat lintas kementerian untuk membahas mengenai Draf Keputusan Presiden tentang Rencana Penyelenggaraan MotoGP tahun 2017-2019 Indonesia di ruang rapat lantai 3 Kantor Kemenpora Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Rapat itu diikuti oleh beberapa perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan kementerian/lembaga lainnya.

Intinya, menurut Sesmenpora, pemerintah yang akan menyelenggarakan Moto GP. Menariknya, pemerintah juga menyiapkan beberapa opsi lokasi penyelenggaraan ajang balap motor terpopuler sejagat ini, yakni di Jakarta atau di Palembang.

”Dibahas pula perlunya inpres (instruksi presiden) alokasi anggaran untuk Kemen PU, Kemenpar, dan Kemenpora berkaitan dengan infrastruktur serta perlunya keppres (keputusan presiden) untuk panitia penyelenggara 2017. Bulan ini selesai dibahas mengenai infrastruktur dan kepanitiaan,” ujar Alfitra.

Rapat mengenai hal ini dilanjutkan di kantor Menko PMK, Selasa (26/1), dengan target hasil minimal finalisasi keputusan. Belum diketahui hasil dari finalisasi rapat ini. Namun jika memang pemerintah menyetujui opsi penggunaan sirkuit lain, peluang Sirkuit Sentul untuk jadi tuan rumah terempas.

Sebelumnya, pihak Sentul sudah menyampaikan keberatannya jika dana penyelenggaraan sepenuhnya dibebankan kepada mereka. Hal itu disebabkan dana APBN tidak mungkin disalurkan begitu saja ke pihak swasta.