Wamenkop Ferry Juliantono Serahkan SK 390 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Malang

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono menyerahkan Surat Keputusan (SK) pendirian 390 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di Kabupaten Malang, Rabu (25/6/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Agung Malang ini menjadi bagian dari percepatan pembentukan 80.000 Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi VII DPR RI H. Ma’ruf Mubarok, Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Husni Mubarok, serta Bupati Malang Sanusi.

Baca juga: Dukung Ekonomi Syariah Nasional, KSPPS Nasari Mandiri Syariah Siap Jadi Bapak Asuh Koperasi Desa

Dalam sambutannya, Ferry menyampaikan bahwa pembentukan badan hukum koperasi hanyalah langkah awal.

Ia menekankan pentingnya memastikan koperasi yang telah terbentuk dapat beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

“Pembentukan badan hukum ini bukan akhir, tapi awal dari gerakan koperasi desa yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Ini bagian dari pembangunan semesta berbasis desa untuk mencapai pemerataan,” ujar Ferry, yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih.

Ferry mengungkapkan bahwa proses pembentukan 80.000 Kopdeskel Merah Putih telah rampung secara nasional. Hal tersebut sudah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kemarin kami laporkan bahwa 100 persen dari target 80 ribu koperasi sudah terbentuk. Presiden menyambut baik hal ini sebagai bukti kuatnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa sejauh ini, sebanyak 65.000 koperasi telah memiliki badan hukum resmi, dan ditargetkan seluruhnya akan selesai pada akhir bulan Juni.

“Sudah mendekati 70 ribu yang berlegalitas. Insya Allah akhir bulan selesai semua,” ujarnya.

Ferry menyatakan optimisme bahwa koperasi desa/kelurahan ini akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat pedesaan, serta menjadi contoh sinergi antara pendekatan dari atas (top-down) dan inisiatif dari bawah (bottom-up).

“Negara hadir melalui kebijakan, masyarakat bergerak melalui koperasi. Ini model pembangunan hybrid yang kita dorong,” pungkasnya.(Olan)