Ditahan Kasus Pelecehan ke Finalis, COO Miss Universe Akan Ajukan Penangguhan Penahanan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Chief operating officer (COO) Miss Universe Indonesia Andaria Sarah Dewia atau Sarah mengajukan penangguhan penahanan soal kasus pelecehan seksual dengan modus foto tanpa busana ke finalis Miss Universe Indonesia saat body checking.

Kuasa hukum Sarah, David Pohan menyebut hal tersebut dilakukan karena ancaman hukuman terhadap kliennya di bawah 5 tahun penjara.

"Upaya hukum yang kami lakukan saat ini meminta penangguhan penahanan, kan jelas ini ancaman di bawah 5 tahun karena dalam KUHAP jika ancaman di bawah 5 tahun tidak perlu ditahan," kata David saat dihubungi, Sabtu (14/10/2023).

Baca juga: Alasan COO Miss Universe Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Cegah Sarah Lari ke Luar Negeri

David mengatakan pihaknya akan melakukan upaya-upaya hukum untuk membela Sarah. Apalagi, kliennya tersebut sudah bersikap koperatif.

"Saya menyampaikan bahwa pada intinya kami tetap melakukan upaya hukum terkait penetapan tersangka kepada klien kami," ungkapnya.

"Klien kami selama ini koorperatif kapanpun dipanggil oleh penyidik klien kami selalu hadir," sambungnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya resmi menahan Chief operating officer (COO) Miss Universe Indonesia Andaria Sarah Dewia atau Sarah setelah diperiksa sebagai tersangka soal kasus pelecehan seksual dengan foto tanpa busana saat body checking.

"Ditahan," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan, Jumat (13/10/2023). 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut Sarah resmi ditahan di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya sejak Jumat (13/10/2023).

"Terhadap saudari Andaria Sarah Dewia telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan dilakukan Penahanan di Rutan Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Oktober 2023," jelasnya. 

Baca juga: Bantah Lakukan Pelecehan, COO Miss Universe Minta Dukungan: Saya Tidak Ada Dendam Pribadi

Trunoyudo menjelaskan, penahanan dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Selain itu, penahanan dilakukan untuk mencegah Sarah kabur ke luar negeri. 

"Semua diatur secara prosedural aturan perundang-undangan (KUHAP). Alasan dilakukan penahanan mencegah tersangka keluar negeri (lama tinggal di China), untuk memudahkan penyidikan," jelasnya. 

Adapun alasan penahanan dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri ke luar negeri dan mempermudah penyidikan.

Peran Tersangka 

Polisi mengungkap peran ASD alias S, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap finalis Miss Universe Indonesia dengan modus foto saat body checking.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan tersangka merupakan Chief Operating Officer (COO) dari Miss Universe Indonesia.

Baca juga: Sarah Hendrapradja Bantah Lakukan Pelecehan ke Finalis Miss Universe Indonesia 2023

"Bahwa kemarin kita sudah menetapkan satu orang tersangka, yang bersangkutan ini yang memang perbuatannya sangat jelas terjadi. Dia kapasitas nya sebagai COO," kata Hengki kepada wartawan, Kamis (5/10/2023).

Hengki menuturkan, S disebut melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat para korban. Termasuk dengan melakukan pemotretan.

"Ya penghinaan secara merendahkan martabat dari pada korban. Memfoto juga," ungkapnya.

Saat ini, Hengki mengatakan pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka pekan depan.

Nantinya, penyidik akan menentukan apakah tersangka layak ditahan atau tidak setelah dilakukan pemeriksaan.

Diketahui, penetapan tersangka terhadap S sendiri dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara dalam kasus tersebut pada Rabu (4/10/2023).

Baca juga: 2 Wanita Transgender akan Berkompetisi di Ajang Miss Universe 2023

Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa 28 saksi. Terdiri dari 8 korban, 13 saksi, 3 terlapor dan 4 saksi ahli dan telah berkoordinasi dengan lembaga lain.

Dalam hal ini, lembaga lainnya yakni Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPA), Pendampingan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) dan Lembaga perlindungan saksi korban (LPSK).

Terhadap S dijerat dengan Pasal 5,6, 14, dan 15 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).