Andi Arief Singgung Jokowi yang Tak Ambil Cuti Pilpres 2019 dan Bandingkan dengan Era SBY

Andi Arief menyinggung Jokowi yang tidak mengambil cuti selama kampanye Pilpres 2019. Ia pun bandingkan dengan era SBY.

TRIBUNNEWS.COM - Andi Arief menyinggung calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengambil cuti selama masa kampanye Pilpres 2019.

Menurut mantan Wasekjen Demokrat tersebut, Jokowi memang tidak harus cuti dari jabatannya sebagai presiden selama masa kampanye Pilpres 2019.

Namun, masih kata Andi Arief, Jokowi memiliki hak untuk menggunakan hak cutinya selama kampanye bila Jokowi seorang demokrat tulen.

Andi Arief pun menjawab kekhawatiran terkait akan adanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan karena ketiadaan pemimpin.

Baca: Wanita Misterius yang Digerebek Bareng Andi Arief Dibongkar Pakar IT, Kemiripannya Capai 99 Persen!

Baca: Andi Arief Kembali Sentil Karni Ilyas, Minta Polisi Usut Penyebar Video Dirinya

Menurutnya, tidak akan ada kekosongan kekuasaan lantaran ada wakil presiden, dalam hal ini Jusuf Kalla.

Andi Arief yang kemarin sempat tertangkap karena diduga mengonsumsi shabu-shabu pun membandingkan dengan era masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009.

Saat itu, baik SBY yang menjadi presiden maupun Jusuf Kalla yang jadi wakil presiden tidak cuti lantaran adanya potensi vacuum of power.

Sebagaimana diketahui, pada Pemilu 2009, SBY dan JK kembali maju dalam Pilpres.

SBY menggandeng Boediono, sedangkan JK berpasangan dengan Wiranto.

"Betul bahwa Pak Jokowi tidak harus cuti selama Pilpres, Namun Ia tetap punya hak untuk gunakan hak cutinya selama kampanye jika Ia seorang demokrat tulen agar Pemilu fair."

"Tidak akan vacuum of power, ada wapres. Th 2009, SBY dab JK tidak cuti karena ada potensi vacuum of power," tulis Andi Arief.

Baca: Sindir Lagi, Andi Arief: Mahfud MD, Karni Ilyas, Henry Yosodiningrat Jangan Menyemprotkan Hoaks!

Baca: Soal Penculikan 1998, Andi Arief: Prabowo Akan Jelaskan 1 Jam Setelah Ditetapkan Pemenang Pilpres

Tak hanya itu, Andi Arief kembali mencuit jika Jokowi memang tidak takut dengan teroris.

Namun, capres petahana itu takut cuti.

"Pak Jokowi bilang dia tidak takut teroris. Ya, memang jangan takut teroris. Tapi bapak takut cuti," lanjut Andi Arief lagi.

Sebelumnya, Andi Arief juga menulis cuitan yang meminta Jokowi cuti selama masa kampanye Pilpres.

Hal ini, kata Andi Arief, mencegah keterpaksaan birokrasi, TNI, dan Polri menyalahgunakan kekuasaan.

Menurut pria asal Lampung ini, Jusuf Kalla bisa menjalankan sementara fungsi Presiden saat Jokowi cuti.

Masih dalam cuitannya, Andi Arief menulis, rakyat sudah menganggap Pilpres tidak fair.

"Pak Jokowi sebaiknya ambil cuti -untuk mencegah keterpaksaan birokrasi/polri/TNI salah gunakan kekuasaan--."

"Menurut saya dg alasan berhalangan sementara Pak JK bisa jalankan fungsi Presiden."

"Rakyat sudah anggap Pilpres tidak fair," tulisnya.

Keputusan Jokowi untuk tidak cuti total selama Pilpres 2019 juga dipermasalahkan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Dikutip dari Kompas.com, BPN mendesak Jokowi untuk transparan kepada masyarakat mengenai waktu cuti yang ia pakai saat berkampanye.

Wakil Direktur Relawan BPN, Ferry Juliantono menyatakan, transparansi tersebut diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas negara yang sejatinya tidak Jokowi gunakan kala berkampanye.

"Kan bisa saja dia sebagai presiden menggunakan wewenangnya menggunakan fasilitas negara, dan ini harus dijawab oleh Pak Jokowi, kapan mau transparan menggunakan hak cuti itu," kata Ferry di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Ferry menegaskan, jika Jokowi tidak menggunakan hak cutinya dan terbukti menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, maka Jokowi telah melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kami dari BPN ingin menyampaikan Pak Jokowi supaya tegas-tegas saja supaya menggunakan hak cutinya, supaya tidak menggunakan fasilitas negara," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan akan cuti untuk kampanye Pilpres 2019 jika aturan yang ada memang mengharuskannya cuti total.

"Ya, ini aturan KPU, semuanya kan berangkat dari aturan. Kalau aturan mengharuskan saya cuti total, ya saya akan cuti total," kata Presiden Jokowi setelah dialog dengan petani jagung di Desa Motilango Kabupaten Gorontalo, Jumat (1/3/2019), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengharuskan dirinya cuti total sehingga masih bisa bekerja.

"KPU tidak mengharuskan itu, ya kan, dan saya masih bisa bekerja, paling hari Sabtu atau Minggu."

"Lebih baik kan, aturan memperbolehkan kok," ucap Jokowi.

Ia menegaskan kalau aturan mengharuskan dirinya harus cuti, maka ia akan cuti.

Sementara itu, menurut anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, Jokowi selalu cuti setiap kali akan melakukan kampanye.

Namun, memang ada fasilitas negara yang melekat pada dirinya sebagai capres yang juga masih menjabat sebagai Presiden.

"Pak Jokowi cuti kok. Tapi, (fasilitas negara) pasti akan melekat meskipun untuk kampanye," kata Bagja di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

"Memang agak lebih berat yang menjabat karena memang ada fasilitas yang melekat dan juga kewenangan yang melekat itu yang dibatasi ketika yang bersangkutan jadi capres," sambungnya.

Bagja mengatakan, ada tiga fasilitas yang didapatkan Jokowi sebagai kepala negara, yaitu fasilitas kesehatan, protokoler, dan keamanan.

Selain itu, masih dari Kompas.com, fasilitas transportasi juga melekat pada diri presiden.

Sebagai calon presiden, Prabowo Subianto juga seharusnya mendapat fasilitas keamanan dan transportasi.

Hal itu merupakan bagian dari jaminan pengamanan standar calon kepala negara.

Ia meminta seluruh pihak tak mempermasalahkan soal fasilitas negara yang melekat pada diri presiden.

"Kalau tiba-tiba ada masalah kepada satu peserta pemilu jadi masalah bagi kita, khususnya pemilu presiden dan wapres," ujar Bagja.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)