Fakta-fakta Wacana Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor, Dihujani Penolakan Hingga Pernyataan PKS

TRIBUNNEWS.COM - Wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor tengah diperbincangkan banyak pihak.

Wacana itu diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

PKS berjanji untuk menghapus pajak kendaraan bermotor jika nantinya memenangi Pemilu 2019.

Ada yang pro, ada yang kontra terkait usulan itu.

Baca: PKS Janji Hapus Pajak Kendaraan Motor, NasDem: Kalau di Tataran Wacana, Ngomong Apapun Bisa

Berikut kami berikan fakta-fakta tentang wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut: 

1. Penolakan Wapres

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tidak setuju jika wacana pajak kendaraan bermotor dihapuskan.

Wapres Jusuf Kalla menyebut, jika wacana pajak kendaraan dihapuskan, akan membuat pembangunan di daerah tidak akan berjalan secara maksimal.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan, bahwa lebih dari 50 persen bahkan hingga 70 persen Penghasilan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak kendaraan bermotor.

"Itu ada daerah malah 60, 70 persen dari penghasilan asli daerah provinsi itu dari pajak kendaraan," sebut JK, melansir dari Warta Kota.

"Jadi kalau itu dihapuskan, dibayangin itu pemda bagaimana?," tambahnya.

Jika pajak kendaraan bermotor dihapuskan, menurut JK akan menghambat pembangunan daerah.

"Sedangkan itu, ini pajak motor atau makin banyak mobil, jalan diperbaiki, jalan diperlebar, harus bikin flyover, macam-macam harus dibuat untuk melayani sepeda motor atau mobil yang banyak ini," ujar JK.

2. Fahri Hamzah Tuding Tidak Didasari Kajian

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Fahri, RUU yang diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut tidak ada dasar kajiannya.

Baca: Dukung Penerapan Tilang Elektronik, Anies Ingin Tuntaskan Masalah Pajak Kendaraan di Ibu kota

Fahri menjelaskan pemerintah saat ini sedang mengurangi populasi kendaraan bermotor lewat penaikan retribusi pajak.

"Tidak ada kajiannya itu, kajiannya justru motor itu harus dikurangi dengan menaikkan pajaknya, sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu bukan ditambah jumlahnya lewat penghapusan pajak," ujar Fahri dilansir dari Tribunnews.com.

Fahri menjelaskan bahwa motor dan mobil menggunakan akses di ruang publik.

Maka dari itu, menurut Fahri, pemerintah wajib memungut pajak dari kendaraan.

3. Penghilangan Pajak Kendaraan Disebut Ngawur

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menyebut janji PKS tentang penghapusan pajak kendaraan bermotor adalah ngawur.

Bestari malah menyarankan PKS untuk sekalian mengusulkan penghilangan Pajak Bumi dan Bangunan bila hanya sekedar mencari popularitas.

"Ngawur. Asal ngomong nggak boleh. Kalau ditataran wacana, ngomong apapun bisa. Nanggung kenapa cuma pajak motor? Kenapa nggak pajak PBB? Sekalian gitu, kalo mau popularitas," kata Bestari melansir dari Tribunnews.com.

Bestari mengungkapkan jika penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut bakal ada banyak penolakan oleh pemerintah daerah.

Sebab, pajak kendaraan bermotor adalah sumber terbesar dari Penghasilan Asli Daerah (PAD).

4. Alasan PKS Wacanakan Hapus Pajak Kendaraan Bermotor

Melansir dari Tribunnews.com, menurut Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Al Muzzammil Yusuf, pajak kendaraan motor dihapuskan agar meringankan beban hidup masyarakat kecil.

Dirinya juga menyebutkan, penghapusan pajak ini akan mengurangi waktu produktif yang hilang akibat masyarakat harus mengurus administratif pajak.

Muzzammil juga membeberkan jika penghapusan pajak tersebut tidak akan mengganggu keuangan APBD Provinsi.

Baca: Soal Hapus Pajak Kendaraan, Demokrat Minta PKS Jangan Beri Janji Politik Kosong

Selain pajak, Muzzammil juga menginginkan pemberlakuan SIM seumur hidup jika menang PKS pada Pemilu 2019.

"Perbaruan SIM setiap 5 tahun sekali merepotkan," ujar Muzzammil.

"Bukti yang sudah berhasil adalah KTP yang dahulu harus 5 tahun sekali diperbarui sekarang seumur hidup dan berefek positif pada penghematan waktu produktif masyarakat," sebut Muzzammil.

"Agar biaya yang dibayar masyarakat ringan. Cukup sekali saja membayar biaya pembuatan SIM," tambahnya.

"Di beberapa negara, telah diberlakukan SIM seumur hidup," tutup Muzzammil.

(Tribunnews.com/Wiesa)