Pernyataan Lengkap PKS yang Menjanjikan Penghapusan Pajak Kendaraan dan SIM Seumur Hidup

TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjanjikan dua hal jika dirinya menang di pemilu 2019 nanti.

Salah satunya jika PKS menang pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

Pernyataan itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Al Muzzammil Yusuf saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Kamis (22/11/2018).

Baca: Mardani Usul Gaji Guru Rp 20 Juta, PKS: Itu Pernyataan Pribadi

Dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (22/11/2018), Muzzammil menyebut pajak sepeda motor yang akan dihapus adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-CC kecil.

Sedangkan untuk SIM, Muzzamil mengatakan SIM yang diberlakukan untuk seumur hidup adalah SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C DAN SIM D.

Muzzammil mengatakan ada tiga alasan mengapa PKS memperjuangkan RUU tersebut.

Yang pertama, PKS ingin meringankan beban hidup masyarakat kecil.

Muzzammil memberikan data-data yang menunjukkan beban hidup masyarakat semakin berat karena tarif dasar listrik yang naik dan harga beras kualitas medium yang terus naik.

Baca: Hapus Pajak Motor Hingga Terapkan SIM Seumur Hidup, Janji Kampaye PKS

Kemudian yang kedua, penghapusan pajak ini menurut Muzzammil akan mengurangi waktu produktif yang hilang akibat masyarakat harus mengurus administratif.

Muzzammil juga membeberkan jika penghapusan pajak tersebut tidak akan mengganggu keuangan APBD Provinsi.

"Penghapusan pajak ini tidak akan menganggu secara signifikan keuangan APBD provinsi," ujar Muzzamil.

"Seperti kita ketahui bahwa pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi, namun demikian data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7-8% dari total APBD," imbuh Muzzammil.

Sedangkan untuk masalah SIM, menurut Muzzamil sangat merepotkan jika masyarakat harus mengurus perpanjangan SIM setiap 5 tahun sekali.

Baca: Soal Pidato Prabowo Singgung Tukang Ojek, Ini Kata PKS

"Perbaruan SIM setiap 5 tahun sekali merepotkan," ujar Muzzammil.

"Bukti yang sudah berhasil adalah KTP yang dahulu harus 5 tahun sekali diperbarui sekarang seumur hidup dan berefek positif pada penghematan waktu produktif masyarakat," sebut Muzzammil.

"Agar biaya yang dibayar masyarakat ringan. Cukup sekali saja membayar biaya pembuatan SIM," tambahnya.

"Di beberapa negara, telah diberlakukan SIM seumur hidup," tutup Muzzammil.

(Tribunnews.com/Whiesa)