Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi dengan PGGP Papua dan Papua Barat guna Percepat Pembangunan

TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Jajaran Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Tanah Papua melalui Kemitraan dengan PGGP Provinsi Papua dan Papua Barat.

Rakor ini melibatkan kementerian/lembaga (K/L) pelaksana program dengan lembaga gereja di Tanah Papua, yang tergabung dalam PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua) Provinsi Papua dan Papua Barat bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara, Kota Jayapura, Rabu (24/8/2022).

Rakor ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, yang disampaikan Wapres secara langsung saat menerima audiensi dari PGGP/PB pada 20 April 2022 di Jakarta.

Saat itu, PGGP/PB menyerahkan rekomendasi yang berisi poin-poin masukan dari tokoh Gereja Papua sebagai bahan pertimbangan bagi Wapres dalam membangun Tanah Papua.

Kini, kunjungan jajaran Sekretariat Wapres beserta kementerian teknis ke Papua dilakukan untuk membahas secara teknis realisasi program kemitraan dengan Gereja, sekaligus menunjukkan adanya keseriusan pemerintah pusat untuk mensinkronkan program-program yang telah berjalan dengan aspirasi dari gereja-gereja di Papua.

Rakor dibuka oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Setwapres, dan dipimpin langsung oleh Staf Khusus Wapres, Prof Masykuri Abdillah.

Baca juga: Kemendagri: Pembangunan Kepemudaan Harus Berkolaborasi dan Libatkan Sektor Lain

Rakor ini turut mengundang Pendeta Hiskia Rollo yang juga Ketua Umum PGGP Provinsi Papua beserta jajaran pengurus PGGP Papua dan Papua Barat, Ketua-Ketua Lembaga Aras Gereja, dan Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw yang juga telah ditunjuk oleh PGGP untuk menjabat sebagai Ketua Umum PCC.

Menurut Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Suprayoga Hadi, penyelenggaraan Rakor di Papua merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk mengedepankan pendekatan kultural-religius dan humanis dalam penanganan isu Papua, terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama dalam sejarah pembangunan Papua.

"Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk sinkronisasi aspirasi PGGP/PB dengan Renaksi Inpres 9/2022 pada program kegiatan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua 2021-2022 TA 2022 dan penyerapan aspirasi PGGP/PB sebagai bahan penyusunan RKP TA 2023, RKPD 2023 dan RAPPP 2023-2024 serta RIPPP 2021-2041," ungkap Hadi.

Sementara itu, Staf Khusus Wapres, Prof Masykuri Abdillah mengatakan, aspirasi yang disampaikan oleh PGGP/PB secara umum telah bersifat sejalan dengan arah percepatan pembangunan dari Wapres.

"Kedepannya, kemitraan dapat terus berlanjut dengan adanya Kantor Perwakilan dari Setwapres RI beserta beberapa kementerian dan lembaga di Jayapura," ungkap Prof Masykuri.

Baca juga: Pembangunan Dua Gereja dan Satu Masjid di Tulungagung Terkendala Izin, Ternyata Ini Penyebabnya

Kementerian/lembaga yang ikut terlibat dalam Rakor di antaranya Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta sejumlah unsur Pemerintah daerah Papua dan Papua Barat.

Dalam pertemuan ini, dibahas hasil sinkronisasi rekomendasi program pembangunan dari pimpinan Gereja Papua dengan Rencana Aksi Inpres 9/2022 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua. Rekomendasi ini mencakup bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kesehatan.

Selain itu, dalam pertemuan ini PGGP juga menyampaikan update pembentukan Papua Christian Center (PCC), sebuah badan otonom yang didirikan oleh PGGP dan ditujukan untuk menjadi wadah kajian dan analisis, memberikan penguatan terhadap gereja-gereja di Papua sekaligus sebagai mitra dari Pemerintah dalam hal penyusunan dan eksekusi program di Papua.

Sebagai informasi, kesimpulan dalam rapat koordinasi ini adalah pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk bergandengan tangan dengan PGGP Papua dan Papua Barat dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di tanah Papua melalui sinergi eksekusi program K/L dan pemerintah daerah di Papua bersama dengan lembaga Gereja Papua.

(Tribunnews.com/Malvyandie Haryadi)