PGRI Jateng Kritik Rencana Penghapusan Guru Honorer,Ini yang akan Terjadi Bila Tak Ada Guru Honorer

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, mengkritik rencana pemerintah yang akan menghapus tenga honorer.

Padahal, tenaga honorer yang dimaksud juga termasuk di bidang pendidikan atau guru.

Posisi guru honorer di kelas, kata dia, sangat vital.

Berbeda dengan tenaga honorer di sektor administrasi atau di kantor.

"Guru honorer tidak mengajar sehari saja, pendidikan bisa kacau."

"Kelas tidak bisa ditinggal. Beda dengan honorer yang bekerja di kantor, ditinggal pun bisa jalan," kata Muhdi, Kamis (6/2/2020).

Bahkan, selama ini penghasilan yang didapatkan tenga honorer di bidang teknis atau administrasi lebih banyak ketimbang guru.

Padahal, pekerjaan seorang guru lebih berat.

Muhdi menyatakan guru honorer masih dibutuhkan peranannya dalam mendidik para murid dalam satu sekolah.

Hal itu lantaran distribusi guru PNS belum merata di Jateng.

Sehingga, saat ini di satu sekolah negeri sekali pun, guru honorer lebih banyak ketimbang yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN).

Bahkan, di beberapa sekolah di daerah terpencil, bisa saja hanya ada satu guru PNS di tengah-tengah guru honorer.

"Pak Menteri (Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim) mengatakan untuk menghasilkan SDM unggul dibutuhkan peserta didik yang kompeten dan berkartakter."

"Lalu, untuk menghasilkan itu, guru harus kapabel dan sejahtera."

"Sejahtera dan kejelasan status merupakan yang diidam-idamkan guru,"ucapnya.

Ia membeberkan pada 2017, sekolah negeri saja masih kekurangan 988 ribu guru.

Lalu, ditambah guru pensiun selama lima tahun mendatang sebanyak 250 ribu, artinya setiap tahun ada 50 ribu guru pensiun.

Mengetahui itu, Presiden Jokowi berjanji akan memenuhi selama lima tahun.

Hingga akhirnya 2018 ada seleksi CPNS, namun tidak konsisten lantaran 2019 tidak ada karena mundur di 2020.

Diharapkan, di 2020 ada dua kali seleksi CPNS.

"Pemerintah kan belum mampu memenuhi guru, ayo lah pemerintah harus fair."

"Silakan menghapus guru honorer, tetapi penuhi kekurangan guru," katanya.

Jika pemerintah hanya mengakui pegawai dengan status PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Muhdi mengharapkan agar honorer diangkat dengan dua skema tersebut.

Untuk skema CPNS, ia berharap ada perlakuan berbeda terhadap guru honorer yang telah mengabdi lama.

Harus ada kemudahan.

"Siapa yang diprioritaskan diangkat jadi PNS, mereka yang sudah lama mengabdu diberikan penghormatan, penghargaan, dan afirmasi."

"Pengalaman dan masa kerja mereka tolong diberi skor," imbuhnya.

Rencana penghapusan honorer mendapat tanggapan serius Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Menurutnya, penghapusan tenaga honorer akan membuat daerah mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai di sejumlah instansi.

Tapi, kata dia, kekurangan yang paling terasa adalah di bidang tenaga pendidik atau guru.

"Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kita kekurangan pegawai."

"Guru saja kita kurang, kalau itu dipangkas, kita ndak ada guru. Lho yang mau ngisi siapa?" ucapnya.

Selama ini lanjut Ganjar, negara belum mampu menyediakan pegawai sesuai kebutuhan.

Sehingga di beberapa daerah, pengangkatan tenaga honorer adalah salah satu cara untuk menutupi kekurangan. (Mamdukh Adi Priyanto)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul PGRI Jateng Kritik Rencana Penghapusan Guru Honorer, Berpotensi Sebabkan Pendidikan Jadi Kacau