Ketua DPRD Sulteng Nilai Pemulihan Pasca-Bencana Harus Berdasar Cetak Biru

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Nilam Sari Lawira, mengatakan pemulihan pascabencana di Sulawesi Tengah, khususnya Palu, Sigi, dan Donggala harus dipandang berdasarkan cetak biru “Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah" yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut dia, dokumen rencana induk itu, satu-satunya rujukan utama dalam proses pemulihan kembali pascabencana.

Mulai dari gambaran kerusakan secara umum, data kerusakan, data korban, strategi dan pendekatan yang digunakan, maupun gambaran berbagai program yang akan dilaksanakan, berikut taksiran biaya yang diperlukan.

"Saya berpikir, bila kita ingin mengambil fokus masalah pada penyintas, khususnya perempuan, sebagai starting poin membedah rehab rekon. Maka kita harus memahami bagaimana pendekatan dasar rehabilitasi yang berhubungan dengan manusia," kata dia, dalam keterangannya, Senin (2/12/2019).

Dia menjelaskan cetak biru rencana induk, rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah bersifat parsial yang terdiri dari berbagai program dan kegiatan.

Demikian pula dengan pola penangannya juga terpisah.

Pada saat ini, kata dia, pada konteks kerja DPRD yang bisa dilakukan untuk merespons rehab rekon di semua tingkatan hanya pada pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sebab intervensi kegiatan tidak mungkin lagi bisa diubah karena anggaran mengikuti satuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Rehab Rekon.

"Oleh karena itu, tugas anggota DPRD dan semua stakeholder gerakan perempuan adalah memastikan bahwa agenda penguatan perempuan penyintas dihadirkan dalam semua proses itu," kata dia.

Dia menjelaskan, DPRD mempunyai dua agenda besar: pertama, mendorong kelompok perempuan menjadi aktor penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kedua, Isu-isu krusial perempuan harus bisa ditangkap secara jelas dan terukur ketika proses berlangsung.

Maka dari itu, semua hal yang berkaitan dengan bagaimana perempuan hadir dalam semua program dan kegiatan, harus bisa dicatat secara kuantitatif tidak sekadar kualitatif.

Dia menegaskan, pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat tegas dan jelas: bersifat universal yang berbasis pada pemulihan penyeluruh, mulai dari gedung, jalan, hingga semua jaringan kebutuhan masyarakat yang hidup dalam lokasi bencana.

Pemerintah mengambil semboyan internasional yang jamak diperkenalkan sebagai cetak biru pasca bencana di seluruh dunia: build back better atau membangun kembali.

"Dari segi persepektif, menempatkan perempuan penyintas sebagai aktor yang utama tentu kita harus bisa merumuskan indikator sederhana yang bisa diukur," katanya.

Apakah program dan kegiatan yang sedang berlangsung berdampak kepada manusia atau hanya kepada beton? itu yang pertama, dan lebih khusus pada perempuan.

"Bagaimana kita bisa membawa semua pengalaman perempuan penyintas ke dalam meja kebijaksanaan. Tentu, semua itu tidak cukup hanya sekedar narasi kualitatif, tetapi kita butuh fakta, data dan cerita lengkap dari perempuan penyintas yang telah mengorganisir dirinya," tambahnya.

Sebelumnya, dilansir TribunPalu.com, Nilam berharap kunjungan kerja Jusuf Kalla medio OKtober silam, membuat pemerintah pusat terus membantu penyintas di Kota Palu, Sigi, dan Donggala.

"Kita harus tetap membantu para korban, apalagi masih banyak dari mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah," kata Nilam.

Kata Nilam, dengan kunjungan JK  yang saat itu masih menjabat sebagai Wapres, pemerintah pusat bisa melihat langsung pembangunan hunian tetap.

Khususnya yang ada di Kelurahan Duyu di Kecamatan Tatanga dan Kelurahan Tondo di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

"Pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga internasional agar percepatan pemulihan di Kota Palu, Sigi dan Donggala dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan," jelas Nilam.

Nilam mengatakan, dampak bencana alam yang melanda Palu pada 28 September 2018 membuat beberapa lokasi di daerah itu porakporanda dan butuh penanganan ekstra cepat.

Nilam mengungkapkan, Wapres JK memerintahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah agar dana bantuan stimulan tahap ll harus segera dicairkan.