DPD RI Dorong Peningkatan Pendidikan Swasta

TRIBUNNEWS.COM, MATARAM - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengadakan dialog “Mencari Solusi Atas Permasalahan Pendidikan Swasta di NTB, Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama” di Mataram, NTB, Senin (30/11/2015).

Hadir juga dalam kesempatan itu Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) NTB Baiq Diah Ratu Ganefi dan Rabi’atul Adawiyah.

"Kegiatan ini digagas untuk mendengar masukan dari para pemangku kepentingan tentang pemasalahan pendidikan swasta dan mengidentifkasi sejumlah masalah di seputar penyelenggaraan pendidikan di NTB, untuk dijadikan bahan acuan kebijakan pendidikan bagi pemerintah," kata Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad dalam sambutannya di hadapan pengelola pendidikan swasta se-Provinsi NTB di Hotel Gran Legi Mataram.

Senator Asal NTB ini menambahkan, forum dialog untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, baik jangka pendek, menengah dan panjang.

Kemudian, sejalan dengan itu diharapkan komunikasi dan pertemuan yang dilakukan mampu memformulasikan solusi komprehensif yang melibatkan peran lembaga-lembaga pendidikan swasta agar dapat ikut secara efektif mewujudkan tujuan pendidikan nasional, khususnya di wilayah Provinsi NTB.

Mantan Kapoda NTB ini menegaskan, bahwa kebutuhan akan ketersediaan lembaga pendidikan dasar dan menengah sangatlah mendesak.

Jika melihat jumlah anak usia wajib sekolah (6-18 tahun) yang di NTB mencapai sekitar 1 juta lebih (Angka Partisipasi Kasar tahun 2013).

Data tersebut menunjukkan bahwa NTB saat ini membutuhkan kurang lebih 400 sekolah (Dasar dan Menengah) yang didasarkan pada rasio 30 orang per kelas.

Di NTB dewasa ini tercatat jumlah siswa sekolah dasar dan menengah mencapai 457 ribu orang yang 62 persen di antaranya menuntut ilmu di sekolah-sekolah swasta berbasis agama (Islam).

Sebuah pencapaian yang tentu harus diiringi dengan peningkatan kualitas lembaga pengelolaan pendidikan.

"Kami sadari bahwa proses pengelolaan pendidikan tidak sepenuhnya hanya bisa bertumpu kepada pemerintah, namun juga perlu peran serta swasta. Namun seperti kita ketahui bersama pendidikan swasta memiliki beberapa kendala seperti sumber dana pembiayaan pendidikan yang masih sangat terbatas, kualitas pendidikan seperti fasilitas tenaga pendidik, sarana, bahan ajar, dan manajemen sekolah masih sangat rendah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin Menag menyampaikan apresisasinya kepada masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, dan lainnya yang telah memainkan peran besar dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan.

"Tanpa kontribusi mereka, tentu kondisi akses pendidikan bagi semua warga masyarakat tidak akan bisa optimal seperti sekarang ini," kata Menag.

Perhatian terhadap mutu penting, karena kondisi masa depan bangsa sangat tergantung dan dipengaruhi oleh mutu layanan pendidikan yang diterima generasi mudanya.

Jika sekarang mereka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, maka mereka akan menjadi “generasi emas bangsa” yang mempunyai kompetensi yang berdaya saing.

"Saya ingin mengajak semua pihak terutama para penyelenggara pendidikan madrasah bahwa saatnya kita tidak hanya bicara akses pendidikan, tetapi juga harus bicara mutu pendidikan. Saatnya kita concern terhadap akses pendidikan yang bermutu," jelasnya.