Ribuan Guru Bersertifikasi Geruduk DPRD Bantul

TRIBUNNEWS.COM, BANTUL - Ribuan guru dari sekolah tingkat dasar hingga atas se-Kabupaten Bantul, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat, Kamis (3/10/2013).

Mereka menuntut supaya APBD Perubahan 2013 segera ditetapkan. Sebab, mereka khawatir dana sertifikasi tidak bisa segera dicairkan karena APBD-P tak kunjung disahkan.

Ketua PGRI Bantul Sahari, dalam orasinya, mengatakan dana sertifikasi tidak bisa cair apabila APBD Perubahan tidak segera ditetapkan.

Para guru tersebut, lanjutnya, rela memulangkan para siswanya lebih awal demi memperjuangkan hak kesejahteraan para guru.

"Ini karena kami sedang memperjuangkan nasib kami, maka kami mohon maaf sementara anak-anak diminta belajar di rumah dulu," katanya Sahari.

Sementara Ketua Forum Komunikasi Guru Bantul Umi Kulsum, menyebutkan di Bantul terdapat sebanyak 5.366 guru bersertifikasi yang terancam tidak bisa memeroleh haknya. "Ini bukan sekadar urusan perut tapi juga terkendalanya belajar mengajar," katanya.

Para guru tersebut, kemudian ditemui oleh Ketua DPRD Tustiyani dan sejumlah pimpinan dewan. Tusti mengatakan, pihaknya sudah sepakat bahwa dewan akan menggelar rapat paripurna pada Jumat (4/10/2013)pukul 13.00 wib.

Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto menjelaskan, sertifikasi guru merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga alokasi dana pun telah dianggarkan oleh pemerintah pusat.

"Sertifikasi itu alokasinya melalui DAK dan sudah disalurkan ke Pemda, jadi meskipun ga ada APBD Perubahan pun, ya tetap dana sertfikasi bisa cair, jadi ga perlu demo," jelasnya.

Mendengar penjelasan Arif Haryanto, sejenak para guru yang sebelumnya selalu bersorak-sorai dan riuh, sejenak terdiam beberapa saat. Terkait APBD Perubahan, lanjut Arif, memang sudah beberapa kali gagal dilaksanakannya rapat paripurna, sehingga apabila agenda rapat paripurna pada Jumat mendatang gagal, dipastikan bantul tidak memiliki anggaran.(*)