Biaya Kelengakapan Siswa Tidak Diharuskan
Beberapa sekolah memang tidak memberlakukan adanya biaya pendaftaran siswa baru.
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede
TRIBUNNEWS.COM SAMARINDA, - Beberapa sekolah memang tidak memberlakukan adanya biaya pendaftaran siswa baru. Namun, ada beberapa sekolah yang menyediakan kelengkapan siswa melalui koperasi dengan harga tertentu. Hal itu ditemukan dalam inspeksi mendadak (sidak) proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) Komisi IV DPRD Samarinda ke beberapa sekolah di Samarinda, Selasa (26/6/2012).
Seperti halnya di SMKN 1 Samarinda, berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa yang telah dinyatakan lulus, siswa yang mendaftar memang tidak dikenakan biaya namun terdengar kabar bahwa tiap siswa dikenakan biaya Rp 900 ribu lebih untuk antara lain biaya seragam dan ATM.
Sementara itu, di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Samarinda, biaya kelengkapan siswa sudah tertera jelas di papan pengumuman sekolah. Dimana untuk biaya seragam dan buku pelajaran siswa pria membayar Rp 1,4 juta dan wanita Rp 1,5 juta, itu belum termasuk biaya komite yang masih akan dibicarakan dengan orangtua siswa.Menanggapi hal ini, kepala sekolah SMKN 1 Samarinda, Suwar mengatakan memang sekolah melalui koperasi mengadakan kelengkapan siswa seperti seragam namun hal itu tidak dipaksakan. Dan menurutnya dalam penerimaan siswa, nilai uang tidak dicantumkan sebagai biaya wajib. Siswa bebas mengadakan sendiri kelengkapannya.
"Sekolah memang perlu seragam. Tapi kami tidak sedikitpun mencantumkan nilai uang. Kebetulan sekolah mempunyai toko, kalau membeli disana silahkan. Dari luar mengadakan sendiri, apakah pakai baju yang lama, boleh. ATM, itu salah, jadi siswa baru boleh membuka tabungan. Tapi sekolah tidak menganjurkan. Kalau siswa yang dulu memang banyak yang buka tabungan karena kartu pelajarnya itu bisa untuk ATM," papar Suwar.
Sementara itu, Wakil kepala sekolah MAN 2 Samarinda Nurul Hidayati mengatakan bahwa biaya itu seragam dan buku tidak dipaksakan kepada siswa. Bahkan menurtnya ada siswa yang digratiskan bila memang tidak mampu. Dan sekolah juga mempunyai program subsidi silang bagi siswa tidak mampu yang diperoleh dari Bosda dan pemotongan gaji guru Rp 60 ribu perbulan. Terkait adanya dana komite, Nurul memaparkan bahwa itu dilakukan karena dana Bosda yang ada tak mencukupi untuk operasional sekolah.
"Kenapa kita adakan dana komite, karena kita tidak mendapat dana Bosda sebanyak sekolah negeri pada umumnya. Tahun lalu, kita dapat Rp 300 juta setahun untuk 600 lebih siswa dan kita butuh lebih dari itu. Tapi untuk dana komite tetap kita bicarakan dengan orangtua dan yang tidak mampu tidak dipaksakan," kata Nurul.
