Gaji PNS
Anggaran Jamkes Turun Rp5,8 M, Gaji PNS Kalsel Naik Rp 15 M
Bahkan, secara umum anggaran kesehatan yang sebelumnya sebesar Rp 32 miliar, kini hanya tingga Rp 22 miliar
TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Kehidupan warga tidak mampu di Kalsel tahun depan bakal makin sulit. Pasalnya, anggaran jaminan kesehatan (jamkes) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah nilainya makin minim dari tahun sebelumnya.
Bahkan, APBD Kalsel yang bakal disahkan malam nanti, justru lebih terkuras untuk 'kesejahteraan' para pegawai.
Dari konstruksi APBD Kalsel 2012 hasil pembahasan legislatif dan eksekutif, dari total anggaran sebesar Rp 3,1 triliun, sebesar Rp 1,8 triliun tersedot untuk anggaran belanja tidak langsung.
Sedang sisanya untuk membayar bagi hasil kepada kabupaten dan kota yang terutang selama tiga tahun sebesar Rp 1,1 triliun. Sisanya lagi, Rp 1,3 triliun diperuntukkan bagi anggaran pembangunan.
Dari anggaran sebesar Rp 1,8 triliun, sebesar Rp 572,7 miliar berada pada pos gaji dan tunjangan pegawai. Atau naik sebesar Rp 15 miliar dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 557,7 miliar.
Kondisi itu berbanding terbalik dengan anggaran jaminan kesehatan warga tidak mampu yang hanya Rp 4,2 miliar, atau tak sampai separuh dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 10 miliar.
Bahkan, secara umum anggaran kesehatan yang sebelumnya sebesar Rp 32 miliar, kini hanya tingga Rp 22 miliar.
"Memang aneh negara ini. Pejabat yang kerjanya begitu saja, justru penghasilannya cukup besar," cetus Nurudin, warga Sutoyo S Banjarmasin.
Adanya kenaikan gaji dan tunjangan sebesar Rp 15 miliar tersebut diakui anggota Badan anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, Ibnu Sina.
Menurutnya, kenaikan anggaran yang dialokasikan eksekutif tersebut untuk meningkatkan kinerja para pegawai di lingkungan Pemprov Kalsel.
"Alasannya untuk meningkatkan kinerja. Dan dewan juga berharap kenaikan tunjangan tersebut membuat pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan," katanya.
