Sabtu, 4 Oktober 2025

Pilpres 2019

Rekonsiliasi Tak Pengaruhi Tekad BPN Prabowo-Sandi Mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf

BPN capres-cawapres Prabowo-Sandiaga memastikan rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi tak mengurangi niat mereka untuk mendiskualifikasi Jokowi-Maruf Amin.

Tribunnews.com/Chaerul Umam
Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memastikan rekonsiliasi Prabowo dan capres petahana, Joko Widodo, tak mengurangi niat mereka untuk mendiskualifikasi Jokowi sebagai peserta pilpres melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, dalam sebuah diskusi bertajuk 'MK Adalah Koentji' di Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).

"Terlepas dari rekonsiliasi, target kami tentu MK bisa mendiskualifikasi Pak Jokowi dan menetapkan Pak Prabowo untuk dilantik 20 Oktober 2019," ujarnya.

Bagi Andre Rosiade, keinginan Jokowi bertemu dengan Prabowo hanya sebatas basa-basi kubu 01. Bila benar ingin bertemu, Jokowi bisa langsung menelepon Prabowo untuk mengatur waktu pertemuan.

Andre Rosiade menyarankan Jokowi menghubungi dan menemui Prabowo tanpa perantara jika ingin rekonsiliasi pasca-penetapan penghitungan suara Pilpres 2019.

Ia juga mengingatkan agar Jokowi tidak melakukan deal-deal politik tertentu.

Baca: KPU dan TKN Waspadai Sepak Terjang Bambang Widjojanto di Persidangan Gugatan Hasil Pilpres 2019

Karena pertemuan itu tidak mengurangi semangat kami untuk mendiskualifikasi Jokowi di MK. Silakan saja telepon langsung Prabowo dan tidak usah basa-basi mengaku ingin bertemu, tetapi tak ada langkah konkret dari Jokowi," kata Andre.

"Ajudan Jokowi silakan telepon ajudan Prabowo, bicara di telepon 'Pak Prabowo kapan ngobrol-ngobrol, bisa di Istana, Kertanegara, di Hambalang, bisa di tempat lain'. Begitu," imbuhnya.

Cawapres Sandiaga Uno mengatakan sebenarnya Prabowo selalu membuka pintu silaturahmi dan komunkasi untuk Jokowi.

Namun, rencana pertemuan Jokowi dan Prabowo belum juga terwujud sejak gelaran Pemilu Serentak pada 17 April lalu.

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum.  Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

"Kami sampaikan untuk silaturahmi, Prabowo selalu membuka pintu dan menunggu waktunya kapan," kata Sandi.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menilai tidak ada hambatan untuk mewujudkan pertemuan kedua tokoh ini.

"Enggak ada, enggak ada, menunggu waktu saja, menunggu waktu Jokowi. Jokowi tentukan jam empat misalnya di Istana Bogor kita datang," ujarnya.

Baca: Amanda Eller Akhirnya Ditemukan Setelah 2 Minggu Hilang di Hutan Hawaii

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, meminta pihak Prabowo-Sandi tidak menjadikan rencana pertemuan Jokowi dan Prabowo ini sebagai isu politik praktis semata.

Sebab, pertemuan tersebut sangat penting bagi Indonesia dengan kondisi politik saat ini.

Menurut Karding, pertemuan kedua elite politik itu akan menjadi contoh di akar rumput dalam meredakan sekalilgus memperbaiki tensi politik yang memanas.

"Beliau (Jokowi) telah proaktif (menghubungi Prabowo). Beliau concern banget soal upaya mempersatukan Indonesia," kata Karding.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga, Andre Rosiade, ketika mendampingi tim hukum BPN untuk mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5/2019).
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga, Andre Rosiade, ketika mendampingi tim hukum BPN untuk mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5/2019). (Tribunnews.com/ Gita Irawan)

"Itu yang penting pertama. Sehingga soal teknis nanti kalau betul-betul ada kemauan, kalau betul-betul beliau terbuka untuk berkomunikasi pasti akan terjadi. Ini soal waktu. Tapi jangan dikelola sebagai isu politik yang tidak substansi soal siapa yang telepon, siapa yang mengatur," sambungnya.

Karding menepis anggapan jika pihak Jokowi-Ma'ruf sekadar basa-basi saja soal niat pertemuan dengan Prabowo itu.

Bukan hanya Jokowi dan Prabowo, tapi juga masing-masing tim sukses kedua pasangan capres-cawapres.
"Prinsipnya, kita ingin kedua beliau ini ketemu, maupun tim dan pasukan masing-masing juga bertemu, bahkan seluruh pihak, unsur-unsur kebiasaan ini harus terus bertemu," ujarnya.

Baca: Satu Lagi Pendaki Puncak Gunung Everest Meninggal, Total Korban 10 Orang

Suhu politik di Indonesia semakin tinggi pasca-penetapan penghitungan suara Pilpres 2019 oleh KPU memenangkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku penantang menolak hasil tersebut dan menuduh ada kecurangan.

Bahkan, para pendukung Prabowo-Sandi sampai menggelar unjuk rasa di depan kantor Bawaslu RI di Jakarta pada 21 dan 22 Mei.

Unjuk rasa itu diwarnai kerusuhan dan enam orang meninggal dunia.

Bambang Widjajanto dan Yusril Ihza Mahendra
Bambang Widjajanto dan Yusril Ihza Mahendra (Kolase Tribunnews.com)

Jokowi selaku capres petahanan beberapa kali menegaskan pasca-pemungutan suara 17 April lalu, dirinya telah berinisiatif sejak awal untuk bertemu dengan rivalnya, Prabowo Subianto.

Bahkan, Jokowi mengaku telah mengutus orang kepercayaannya, Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, untuk berkomunikasi dengan Prabowo guna realisasi pertemuan.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga saat ini.

Dorongan pertemuan Jokowi dan Prabowo kembali menguat setelah terjadi kerusuhan di sejumlah lokasi di Jakarta bersamaan aksi unjuk rasa pendukung Prabowo-Sandi pada 21 dan 22 Mei lalu.

Dorongan itu di antaranya datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. (tribun network/theresia felisiani/uma/coz)

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved