Forum Kiai Imbau Umat Tidak Ikut Aksi Inkonstitusional 22 Mei 2019

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Kiai Tahlil (FKT) mengimbau umat Islam agar tidak mengikuti dan terpancing dengan tindakan-tindakan inkonstitusional baik secara langsung maupun tidak langsung.

Koordinator FKT Banyumas, Jawa Tengah, KH Hashir Abdul Aziz mengatakan tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran agama Islam dan mengarahkan kepada tindakan bughat.

Hal itu disampaikan Hashir dalam acara Multaqo Ulama di Ponpes Anwarussholihin, Pamujan, Teluk, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (19/5/2019).

Baca: Lindungi Anaknya, Seekor Induk Gajah di India Mengamuk dan Injak Seorang Warga Desa Hingga Tewas

"Seluruh umat Islam khususnya di Banyumas wajib dan senantiasa mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI sebagai hubungan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah," kata Hashir.

Multaqo Ulama se-Banyumas digelar dalam rangka meminimalisir gerakan People Power serta mencegah keberangkatan massa untuk terlibat dalam rencana aksi unjuk rasa di Kantor KPU Pusat Jakarta pada 21-22 Mei 2019.

Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 120 ulama dan habaib se-Banyumas.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Ponpes Anwarussholihin KH Nurhafidz mengatakan, para ulama dan habaib dikumpulkan dalam Multaqo Ulama se Banyumas karena ada permasalahan yang harus disikapi.

Baca: Eks Bomber Persebaya Tak Berkeringat saat Timnya Menang di Korea

"Permasalahan ini bukan sekadar permasalahan politik, tetapi permasalahan yang menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Menurutnya, adanya ancaman kepada KPU dari kelompok-kelompok yang tidak menerima hasil pemilu berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Karena itu, ia meminta agar umat dapat mengimbau keluarga, kerabat, dan tetangga untuk tidak turut serta dalam aksi yang akan dilaksanakan pada 21 dan 22 Mei 2019.

"Keluarga, tetangga dan kerabat sebaiknya bersama-sama diajak berdoa demi keselamatan bangsa dan negara," jelasnya.

Baca: Bintangi 8 Acara Sekaligus, Segini Kira-kira Penghasilan Raffi Ahmad selama Bulan Ramadan

Seruan agar umat menahan diri dan tidak ikut aksi inkonstitusional juga dilakukan FKT Semarang dan Salatiga.

Dalam Multaqo ulama di Ponpes Al Musthofa, Bergas, Kabupaten Semarang, Koordinator FKT Kodya Semarang dan Salatiga KH. Anwarul Mafakhir mengingatkan tokoh agama di daerah turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.

"Tentu hal tersebut dilakukan melalui dakwah serta ajakan-ajakan untuk turut menjaga seluruh aturan maupun hukum yang telah disepakati bersama," ungkapnya.

Menurutnya, akhir-akhir ini sebagian masyarakat telah yang menyatakan secara terbuka akan melakukan perlawanan di luar jalur hukum yang telah disepakati bersama dengan mengusung kegiatan People Power.

"Sudah seharusnya ulama mulai bergerak dan hal tersebut sudah diawali oleh para sesepuh ulama untuk melakukan Multaqo ulama," jelasnya.

Multaqo ulama yang digelar ribuan ulama di Jakarta awal Mei silam merekomendasikan sejumlah poin, diantaranya menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan alim ulama bahwa bentuk bangunan yang sejalan dengan Islam di bumi Indonesia adalah NKRI.

NKRI merupakan bentuk negara yang sesuai dengan islam yang rahmatan lil alamin di indonesia dan Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa.

Kemudian, ulama mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif.

Selain itu, Ketua Rijalul Anshar Salatiga Kyai M Imam Arif juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak turut hadir dalam kegiatan inkonstitusional dan melawan hukum serta menerima keputusan terakhir dari KPU.

MUI ajak jaga persatuan

Isu gerakan people power bakal mengiringi pengumuman resmi hasil Pemilu (pileg dan pilpres) pada 22 Mei 2019 oleh KPU.

Menanggapi isu tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat agar tak mudah terprovokasi dan senantiasa menjaga persatuan.

Baca: People Power Yang Memaksakan Kehendak, MUI: Haram

Sekjen MUI Anwar Abbas yang dihubungi Tribun, pada Minggu (19/5/2019) mengatakan, persatuan dan kesatuan Indonesia jangan mudah terpecah akibat pesta demokrasi 5 tahunan itu.

"Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kekayaan kita yang harus kita syukuri dan tidak ternilai harganya. Jangan merusak persatuan dan kesatuan, harus kita hindari," ujar Anwar Abbas.

Seyogyanya menurut Anwar, melalui pemilu yang berasas luber dan jurdil ini, maka dapat lahir pemimpin yang jujur dan adil pula.

"Karena itu kalau ada hal-hal yang mengganggu yang menyangkut masalah penyelenggaraan pemilu, masalah penghitungan suara yang dianggap bermasalah maka KPU hendaknya benar-benar bisa menyelesaikannya dengan baik, agar kedua belah pihak bisa menerima hasil perhitungan tersebut dengan ikhlas dan legowo," jelas dia.

Sebelumnya, organisasi Islam terbesar Muhammadiyah mengimbau agar warganya tak mengikuti aksi massa tersebut.

Baca: Pasca-pengakuan Terduga Teroris yang Akan Lakukan Teror 22 Mei, KPU Diperketat

Muhammadiyah meminta, agar semua pihak baik partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu.

Lebih jauh Muhammadiyah berharap, aparatur keamanan tidak bertindak represif dan mengutamakan pendekatan persuasif agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa.