Beda Opini Fahri Hamzah dengan Hendropriyono Mantan Kepala BIN Soal People Power

Simak perbedaan opini antara Fahri Hamzah dengan Hendropriyono, mantan kepala BIN soal people power

TRIBUNNEWS.COM - Isu people power hangat dibicarakan publik jelang pengumuman hasil Pemilu 2019.

Termasuk mendapat tanggapan dari tokoh bangsa, mulai dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah hingga Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono.

Seperti diketahui, istilah people power atau gerakan massa ramai disebut terutama oleh tokoh-tokoh pendukung capres 02, Prabowo Subianto.

Baca: Sugeng Bebas Jika Alami Gangguan Jiwa, Namun Ini Jerat Hukumnya untuk Kasus Mutilasi di Malang

Bahkan belakangan ini, istilah tersebut mulai diganti dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais.

Dikutip dari Kompas.com, Amien Rais  meminta para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak lagi menggunakan istilah people power.

Sebab, pemakai istilah tersebut belakangan dijerat polisi dengan tuduhan makar.

Beberapa di antaranya Kivlan Zen, Eggi Sudjana, Permadi, dan Lieus Sungkharisma. Bahkan, Eggi Sudjana sudah berstatus sebagai tersangka dan kini ditahan.

"Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara people power. Kita tidak gunakan people power, tapi gerakan kedaulatan rakyat," ujar Amien dalam acara "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Baca: 4 Partai Bersaing, PKB Jauhi NasDem, Ini Hasil Real Count KPU Pileg 2019, Data Masuk Hampir 50%

Sementara itu, inilah perbedaan opini dari Fahri Hamzah dan Hendropriyono soal people power dirangkum Tribunews.com dari berbagai sumber.

1. Fahri Hamzah soal tembakan

TribunWow.com memberitakan, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyinggung soal adanya gerakan massa atau people power yang akan terjadi pada 22 Mei 2019.

Hal ini disampaikan Fahri Hamzah yang diunggah melalui channel YouTube Fahri Hamzah Official, Senin (13/5/2019).

Fahri mengatakan saat 22 Mei tersebut, ada yang menyebutkan bahwa aparat akan sangat represif.

Bahkan ada kemungkinan untuk keluarnya tembakan.

"Ada sinyal aparat akan represif, kemungkinan menembak, itu yang berkembang. Padahal ini soal sederhana," ujar Fahri Hamzah.

Menurutnya aparat terlalu cemas akan adanya pertemuan massa tersebut.

Seharusnya aparat sudah bisa belajar dari pengalaman banyaknya pertemuan di depan Istana Negara.

"Apa dasar dari kecemasan orang tentang berkumpulnya manusia? Sederhana kok, manusia sudah berkumpul di depan istana berkali-kali," ujar Fahri Hamzah.

Fahri lalu mengibaratkan akan datang orang sekira 1 juta di hari itu.

"Datanglah orang misalnya 1 juta yang datang, berapa deployment (penyebaran) terhadap aparat? Saya dengar 32 ribu mungkin dibantu sama tentara ya 50 ribu," ujar Fahri Hamzah.

"50 ribu menghadapi 1 juta apa ada gunanya? Enggak ada gunanya."

"Satu saja peluru meletus kena orang ada yang meninggal, selesai Republik ini."

Baca: Update Real Count KPU Jumat 17 Mei Pukul 19.45 WIB, Jokowi vs Prabowo Terpaut 15,7 Juta Suara

Agar tidak terjadi hal tersebut, Fahri Hamzah berharap agar negara hadir bersama rakyat yang akan turun ke jalan pada 22 Mei 2019 tersebut.

"Maka mau dicarai cara apa coba? Karena harusnya cara damai. Ikhtiar terhadap upaya damai ini kenapa enggak dilakukan? Apa memang ada yang sengaja supaya ini terjadi? Itu pertanyaannya."

"Katakanlah itu orang datang terus menuntut protes tidak setuju. Mana negara yang harus hadir untuk memuaskan dan menjelaskan pada masyarakat? Kan itu pertanyaannya."

"Jangan nanti tiba-tiba skenarionya gini, mereka yang merasa dirinya sudah dimenangkan, maki-maki rakyat."

"Mereka yang harusnya punya ototritas untuk menjelaskan sebagai pihak netral, tidak netral dan ikut memaki-maki rakyat."

"Mereka yang seharusnya menjaga dan netral dan tidak pihak yang bertarung, tidak yang menjadi panitia ikut memaki-maki dan membuat rakyat ini jadi naik darah."

Lihat videonya dari menit awal:

2. Hendropriyono sebut kudeta sipil tak akan berhasil jika didukung TNI-Polri

Hendropriyono meyakini tak akan terjadi kericuhan karena masyarakat akan menerima apa pun yang diputuskan KPU.

Aksi people power yang disuarakan oleh sejumlah pendukung Prabowo diyakini tak akan berjalan.

"Apa pun namanya, kalau mau capai kekuasaan tidak mengikuti aturan undang-undang yang berlaku dan konstitusi, itu namanya kudeta. Tapi kudeta sipil, itu enggak boleh," kata Hendropriyo dituliskan Kompas.com.

"Kudeta sipil pun enggak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI-Polri. Selama tidak didukung, tidak mungkin, jauh panggang dari api," kata purnawirawan jenderal TNI ini.

(Tribunnews.com/Chrysnha/Kompas.com/TribunWow.com)