Yusril: Percuma Jika Ngaku Menang tapi Tidak Dilantik MPR, Tak Ada Gunanya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi penolakan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terhadap penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Yusril mengatakan, jika memang penolakan tersebut didasarkan pada klaim kecurangan, maka Prabowo harus bisa membuktikannya.

Caranya satu-satunya untuk membuktikan kecurangan itu adalah dengan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

"Jadi kita ingin segala proses berjalan secara konstitusional. Karena itu kalau kita menuduh ada kecurangan, maka kita wajib membuktikan bahwa kecurangan itu ada," kata Yusril usai menghadiri buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang, di Jalan Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Baca: BPN Tuding Rekapitulasi Curang, KPU: Kami Siap Adu Data

Baca: Komentari BPN Tak Percaya MK, Mahfud MD: Jangan Kira MK Main-main, Yang Penting Ada Bukti !

Ia meminta Prabowo tidak sekadar melakukan penolakan dan melempar asumsi bahwa Pemilu berlangsung curang tanpa membeberkan bukti.

"Bukan orang lain yang harus menyanggahnya, kita harus membuktikan kecurangan itu. Jadi itu prinsip dalam hukum, jadi bukan asumsi ada kecurangan. Intinya ada di situ," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Menurut Yusril, tindakan Prabowo dan kubunya yang menolak hasil penghitungan KPU serta menolak mengajukan protes melalui Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan memberikan pengaruh terhadap hasil pemilu tanggal 22 Mei mendatang.

"Justru kan kalau diputuskan KPU, dia legitimate, apalagi diputuskan oleh MK. Tapi ya kalau orang ngaku 'saya menang. jadi presiden' tapi tidak dilantik MPR, tidak ada gunanya," kata dia.

Baca: Ditangkap Polisi Terkait Video Penggal Jokowi, IY Berpesan ke Anaknya Siapkan Bekal Sekolah Adik

Baca: Tetangga Beberkan Aktivitas Keseharian Wanita Perekam Video Penggal Jokowi yang Ditangkap Polisi

Baca: Dua Kasus Pencurian Sepeda Motor di Depok Terjadi dalam Sehari, di Gang Atab dan Jalan Margonda

Baca: TKN: BPN Ungkap Kecurangan, Malah Aib Sendiri Terbuka

Sebelumnya, Prabowo menyatakan penolakan terhadap perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan.

Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24 persen dan Jokowi-Maruf Amin 44,14 persen.

Perolehan suara yang diklaim hasil perhitungan internal paslon 02 itu bertolak belakang dengan hasil Situng KPU yang sudah menembus 82,68 persen data masuk.

Perhitungan KPU menunjukkan Jokowi-Maruf Amin unggul dengan 56,23 persen dan Prabowo-Sandi kalah dengan 43,77 persen.

Meski mengklaim ada kecurangan, namun Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i mengatakan, Prabowo-Sandi tidak akan mengajukan gugatan ke MK. Ia mengaku pihaknya sudah tidak percaya lagi terhadap Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Yusril Sebut Prabowo Harus Buktikan Kecurangan Pemilu di MK"
Penulis : Ihsanuddin

Partai Demokrat tidak sejalan

Partai Demokrat tidak sejalan dengan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menolak penghitungan suara Pilpres 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, semua pihak berharap ketika Pemilu pada 17 April dilaksanakan, maka perbedaan pilihan kembali bersatu dan saling memaafkan setelah delapan bulan terlibat dalam proses kompetisi politik.

Baca: Polisi Ungkap Peran Seorang Perempuan Lainnya di Video Ancam Penggal Jokowi

"Tetapi apa yang terjadi, kami rasakan bersama benih-benih perselisihan tetap bersemai dan ini tentu kami tidak harapkan, karena bagaimanapun kami ingin Indonesia tetap utuh," ujar AHY setelah melakukan pertemuan forum Bogor dengan sejumlah kepala daerah di Museum Kepresidenan Balai Kitri pada Rabu (15/5/2019) sore.

Menurut AHY, Demokrat sejak 17 April 2019 secara jelas berkomitmen untuk memberikan ruang kepada KPU yang saat ini sedang dalam proses penghitungan suara Pemilu.

"Kita hormati proses itu. Tentunya dengan catatan bahwa kita semua sebagai warga negara, pemilik suara, memiliki hak termasuk kewajiban untuk mengawasi proses penghitungan tersebut," papar AHY. 

Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu pun mengajak semua pihak untuk menghadapi proses penghitungan suara di KPU dengan semakin bijaksana dan bersikap dewasa terhadap hasil yang diterima nantinya. 

"Mudah-mudahan proses rekapitulasi suara ini dengan baik, terbuka, transparan, akuntabel, jujur dan juga demokratis. Sehingga jika nanti hasilnya keluar, kita semua bisa menerima dengan baik," ujar AHY. 

Untuk diketahui Badan Pemenang Nasional Prabowo-Sandiaga menggelar pemaparan kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (14/5/2019). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan menolak hasil perhitungan suara pemilu.

Baca: ‎Sampaikan Salam dari Panglima TNI dan Kapolri, Bamsoet: Salam Perdamaian dan Jangan Makar

"Sikap saya sangat jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto di depan ratusan pendukungnya.

Masih menurut Prabowo Subianto, Indonesia saat ini mengalami pemerkosaan demokrasi. Dia menyatakan mandat rakyat telah diberikan kepadanya bersama Sandiaga Uno.