BPN Tolak Pilpres, Bukan Pileg, TKN: Mereka Pengecut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menanggapi sikap Badan Pemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Sandi yang menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Namun, tetap menerima hasil Pemilihan Legislatif (Pileg).

Menurut Arya, sikap BPN itu perlu dipertanyakan lebih jauh. Sebab, Pilpres dan Pileg diselenggarakan bersamaan.

Arya juga menyebut, saksi koalisi Adil Makmur pun masih berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat perhitungan Pilpres dan Pileg.

"Di TPS tersebut ada saksi partai-partai mereka, saksi mereka disamping mengawal suara legislatif juga mengawal suara pilpres," kata Arya saat jumpa pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

"Masa enggak dikawal mereka suara pilpresnya, kan gak mungkin yang namanya Gerindra, PKS, PAN tidak mengawal suara pilpresnya," tambahnya.

Baca: TERBARU Ani Yudhoyono Kini, Keluar Rumah Sakit Ditemani SBY di Pinggir Jalan, Annisa: Alhamduillah

Untuk itu, Politisi Perindo itu pun heran dengan sikap BPN yang menolak Pilpres, namun menerima Pileg.

"Kenapa yang satu mereka akui, yang satu enggak mereka akui. Intinya mereka pengecut," ucap Arya.

Diketahui, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional ( BPN), Andre Rosiade, mengatakan, pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subiantoyang menolak hasil pemilu tadi malam dalam konteks Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, hal itu sudah jelas karena pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo yang merupakan calon presiden.

"Karena memang kecurangan itu dirasakan di pilpres. Pak Jokowi itu kan capres bukan caleg," ujar Andre ketika dihubungi, Rabu (15/5/2019).

Namun, kata Andre, penghitungan untuk pileg juga tetap dipantau. Ketika ditanya bagaimana hasil penghitungan Pileg 2019 sejauh ini, Andre menilai prosesnya lebih baik daripada pilpres. Artinya, kecurangan dalam pileg tidak semasif pilpres.

Prabowo Tolak Hasil Pilpres Bukan Pileg Karena Kecurangan

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional ( BPN), Andre Rosiade mengatakan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu tadi malam dalam konteks Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia hal itu sudah jelas karena pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo yang merupakan calon presiden.

"Karena memang kecurangan itu dirasakan di Pilpres. Pak Jokowi itu kan capres bukan caleg," ujar Andre ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).

Namun, kata Andre, proses penghitungan untuk Pileg juga tetap dipantau.

Ketika ditanya bagaimana hasil penghitungan untuk Pileg 2019 sejauh ini, Andre menilai prosesnya lebih baik dari Pileg.

Artinya, kecurangan dalam Pileg tidak semasif Pilpres.

"Meskipun ada kecurangan tetapi lebih kurang lah," kata dia.

Andre juga ditanya apa yang akan dilakukan BPN setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil penghitungannya 22 Mei nanti.

Dia mengaku belum mengetahui rencana setelah 22 Mei.

Namun sejauh ini BPN akan terus memantau proses yang dilakukan KPU setelah pernyataan Prabowo ini.

"Yang jelas kita fokus dulu memantau apakah KPU akan melakukan perbaikan atau tidak," ujar Andre.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa.

Klaim Menang 54%

Angka klaim kemenangan pasangan calon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berubah.

Awalnya Prabowo mengklaim perolehan suaranya pada Pilpres 2019 mencapai 62 persen berdasarkan real count internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) saat memberikan keterangan pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019) malam.

Menurut Prabowo, hasil real count diperoleh dari penghitungan di 320.000 TPS dan sekitar 40 persen total suara yang masuk saat itu.

Namun, angka klaim kemenangan itu berubah menjadi 54 persen.

Anggota Dewan Pakar BPN Laode Kamaluddin, mengungkapkan, berdasarkan data sistem informasi Direktorat Satgas BPN, perolehan suara pasangan nomor urut 02 itu unggul dari pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hingga Selasa (14/5/2019), pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh suara sebesar 54,24 persen atau 48.657.483 suara.

Sedangkan pasangan Jokowi-Ma-ruf Amin memperoleh suara sebesar 44,14 persen.

"Di tengah banyaknya kecurangan posisi kita masih ada di 54,24 persen," ujar Laode saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) dilansir dari Kompas.com.

Laode mengatakan, perolehan angka tersebut berbasis pada penghitungan dokumen C1 dari 444.976 tempat pemungutan suara (TPS).

Adapun total TPS yang ada saat hari pemungutan suara berjumlah 810.329 TPS.

Sementara data mentah dokumen C1 yang sudah dikumpukan BPN berjumlah 1.411.382.

"Posisi ini diambil dari total 444.976 TPS atau 54,91 persen. Sudah melebihi keperluan dari ahli statistik untuk menyatakan data ini sudah valid," kata dia.

Laode mengatakan, berdasakan data tersebut, BPN yakin pasangan Prabowo-Subianto telah memenangkan Pemilu 2019.

Menurut dia, kemenangan Prabowo-Sandiaga hanya dapat berubah jika terjadi kecurangan, misalnya praktik pencurian perolehan suara paslon nomor urut 02.

"Angka ini bisa diubah kalau betul-betul dirampok. Inilah kondisi kita hari ini. Maka kita sampai pada keyakinan bahwa Prabowo-Sandi adalah pemenang," ucap Laode.

Sandiaga Uno Bicara

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memaparkan sejumlah permasalahan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Permasalahan tersebut mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan,hingga penghitungan suara.

Hal tersebut dikatakan Sandiaga dalam acara Pemaparan Kecurangan Pemilu 2019 yang digelar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5/2019).

"Kita merasakan bersama banyak kejanggalan dan ketidakadilan yang kami alami, dan tidak ditanggapi dengan baik oleh penyelenggara pemilu, maupun pihak yang berwajib," kata Sandiaga.

Permasalahan tersebut mulai dari penyusunan daftar pemilih tetap yang bermasalah, penggunaan kotak suara berbahan kardus, formulir undangan mencoblos yang tidak sampai. Hingga intimidasi terhadap saksi.

Permasalahan tersebut menurut Sandiaga menyebabkan ia tidak mendapatkan suara sama sekali di sejumlah TPS.

Hanya saja Sandiaga tidak menyebutkan TPS mana saja, pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan nol suara itu.

"Ini semua menyebabkan perolehan suara kami di daerah tertentu itu 0 (nol)," katanya.

Belum lagi menurut Sandiaga adanya perlakuan yang tidak adil pada saat kampanye.

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga sulit memperoleh izin penggunaan tempat kampanye.

"Semasa kampanye betapa sering kami mengalami sendiri, memeroleh perlakuan yang tidak adil sulitnya perizinan, tempat yang pindah pindah. pemerintah daerah memberikan tempat kampanye terbuka yang sulit dijangkau, tentu saja semua berlangsung dalam lingkungan pengelolaan yang cenderung berat sebelah," katanya.

Tolak Hasil KPU

Sebelumnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).

"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," katanya.

Penolakan tersebut menurut Djoko karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber.

Penyelenggaraan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil.

"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," katanya.

Penolakan tegas BPN juga menurut Djoko berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari Partai Politik Koalisi Adil dan Makmur.

"Pidato pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," pungkasnya.