Ketua Pemuda Muhammadiyah: Rekonsiliasi Bukan untuk Bagi-bagi Kursi dan Jabatan

‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto menanggapi wacana rekonsiliasi yang rencananya dilakukan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga.

Ia mengatakan, rekonsiliasi sebaiknya dilakukan dengan landasan kesadaran bahwa proses pemungutan suara sudah dilalui bersama.

"Rekonsiliasi bukan untuk bagi-bagi kursi dan jabatan, kalau itu yang digunakan ya nggak ada gunanya," kata Sunanto dalam diskusi bertajuk 'rekonsiliasi pascapemilu' di posko cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Baca: Probowo Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU, Begini Respons Jokowi

Menurut Sunanto, rekonsiliasi didasari bahwa pemilu telah berjalan dengan lancar, aman, dan damai.

Ia melanjutkan, rekonsiliasi sebaiknya dibentuk dengan cara agar bagaimana yang menang tidak jemawa dan yang kalah tidak kecewa.

Lebih lanjut, kedua kubu juga harus kembali mengangkat narasi-narasi damai yang sempat digaungkan sebelum pemilu dimulai.

Sebab, kata Sunanto, narasi perpecahan hanya akan membenturkan masyarakat dinakar rumput yang menjadi alat barter politik para elit.

Baca: KTM tak Bakal Ikuti Langkah Tim Ducati kata

Pria akrab sapa Cak Nanto ini juga sempat menyinggung narasi kecurangan yang diangkat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Ia mengkritik sikap kubu 02 yang memilih untuk tidak mempercayai hasil Pilpres 2019 namun yakin dengan hasil Pileg.

"Jangan milih-milih untuk nggak percaya. Kalau nggak percaya, ya semua nggak percaya bahwa ada akejadian yang luar biasa dilakukan penyelenggara bahkan hingga ada yang meinggal," kata Sunanto.

Ketidakpercayaan terhadap lembaga negara penyelenggaraan pemilu itu merupakan sikap yang kurang baik.

Ia berpendapat, pemilu tahun ini juga merupakan ajang demokrasi yang paling lengkap karena bawaslu sudah terpisah dengan KPU ditambah keberadaan DKPP.

Baca: Memasuki Tahun ke-3, Gerakan Menuju 100 Smart City Pilih 25 Kota/Kabupaten untuk Proses Pendampingan

"Nah kalau setiap lembaga nggak dipercaya ya apa yg mau dipercaya? Buat apa ada lembaga-lembaga itu yang juga dibentuk secara bersama-sama? Kalau seperti itu, buat apa mereka ada karena menguras anggaran juga," jelasnya.

Sebelumnya, wacana rekonsiliasi kerap digaungkan kedua kubu usai pemungutan suara dilangsungkan pada 17 April lalu.

Rekonsiliasi dimaksudkan mendingingkan situasi dan tensi politik nasional. Namun, rencana itu hingga kini belum terlaksana.