Singgung Gaji yang Diterima Menkopolhukam, Fahri Hamzah: Jangan Males Menjelaskan ke Masyarakat

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyinggung tentang gaji yang telah diterima Menkopolhukam, Wiranto karena dianggap malas menjelaskan ke masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah telah menyinggung tentang gaji yang telah diterima oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto.

Singgungan soal gaji yang diterima Wiranto ini disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi narasumber di acara CNN Indonesia, Rabu (8/5/2019).

Mulanya, pembicaraan tersebut terjadi saat pembawa acara bertanya soal kebijakan yang dibuat oleh Menkopolhukam yang akan mengkaji ucapan dari tokoh.

Baca: Bela Ratna Sarumpaet, Fahri Hamzah Emosi : Orang Bohong Banyak, Ngapain Negara Ngurusin?

Baca: Soal Kivlan Zen, Fahri Hamzah: Biar Saja Orang Kayak Begitu, Kalau Bikin Rusak ya Ditangkap

"Bang Fahri, Bang Fahri tapi kan yang terjadi saat ini di sosial kita saat ini setelah pemilu memang cukup kencang Bang Fahri, ada sejumlah desakan, ada sejumlah kritikan-kritikan cukup pedas, kemudian ada upaya-upaya yang dinilai sebagian pihak mendelegitimasi pemilu, ini kan yang tampaknya sedang mencoba untuk direduksi oleh Kemenkopolhukam," tanya pembawa acara.

Menjawab hal itu, Fahri menyinggung soal gaji yang diterima Menkopolhukam yang berasal dari rakyat.

"Yang pertama kalau Anda dikritik, Anda dikasih uang oleh negara untuk membela diri dan untuk menjelaskan pada masyakat," jawab Fahri Hamzah.

"Uangnya sudah diterima tiap bulan jangan menjelaskan ke masyarakatnya males," tambahnya.

Menurut Fahri, seharusnya Menkopolpolhukam beserta jajarannya rajin untuk berbicara di depan publik jika mendapatkan kritikan.

Baca: Bahas Rencana Wiranto Bentuk Tim Kaji Ucapan Tokoh, Fahri Hamzah : Saya Sedih Lihat Mereka Gelagapan

Baca: JPU Nilai Kesaksian Fahri Hamzah Tidak Meringankan Dakwaan Ratna Sarumpaet

Dikarenakan, apa yang menjadi kebijakan negara belum tentu semuanya benar, sehingga perlu ada kritikan yang masuk.

"Ngomong dong pada masyarakat apa yang terjadi, itu caranya. Jangan kemudian rakyat tidak boleh ngomong, seolah-olah negara ini benar semua, enggak gitu cara berpikirnya," tambahnya.

"Dalam demokrasi, negara harus menjelaskan apa yang dilakukan, transparan dalam aquarium, begitu caranya jangan di balik orang dilarang ngomong."

Fahri lalu menyinggung adanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas.

Baca: Pengacara Ratna Sarumpaet Puas Dengar Kesaksian Fahri Hamzah

Baca: Polemik Kasus Bachtiar Nasir, Fadli Zon Sebut Kriminalisasi Ulama hingga Tanggapan JK & Fahri Hamzah

"Padahal memang masalah banyak kok, masak ada orang mati di atas 500 kita disuruh diam, enggak benar begini caranya," tutur Fahri Hamzah.

"Biarin orang ngoceh, sehat bagi republik ini makin banyak orang ngoceh. Kupingnya pemerintah aja perlu dipertebal supaya kita sehat semua gitu lo, jangan semua orang mau ditangkap, waduh," tambahnya.

Lihat videonya menit ke 25.50:

Wiranto mengutarakan hal tersebut saat membuka rapat terbatas tingkat menteri bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, Senin (6/5/2019), Wiranto menuturkan akan membentuk tim hukum nasional.

Baca: Ratna Sarumpaet Nilai Kesaksian Fahri Hamzah Sesuai Harapannya

Baca: Usulan Fahri Hamzah, KPU Persilakan Bila Komisi II DPR Mau Bentuk Tim Investigasi

"Hasil rapat adalah salah satunya kita akan membentuk tim hukum nasional, yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siappun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukumm" ujar Wiranto di hadapan media.

"Dan tim ini lengkap, dari para pakar hukum tata negara, para profesor doktor berbagai universitas juga saya undang."

Ia mengatakan telah mengajak bicara para anggota rapat dan memikirkan hal yang sama.

"Sudah saya ajak bicara, dan sama dengan apa yang kita pikirkan, bahwa tidak bisa dibiarkan."

Menurutnya hal itu dapat menjadi upaya cacian kepada presiden yang masih menjabat.

Baca: Ditanya Alasan Ratna Bohong, Fahri Hamzah: Saya Tak Tertarik

Baca: Jadi Saksi Meringankan, Fahri Hamzah Puji Keberanian Ratna Sarumpaet

"Rong-rongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan makian kepada presiden yang masih sah, sampai nanti bulan Oktober tahun ini yang masih menjadi presiden, itu sudah ada hukumnya, sudah ada sanksinya," ungkap Wiranto.

"Dan kita akan melaksanakan sanksi itu, siapapun, saya katakan."

"Apakah mantan tokoh, mantan jenderal, tidak ada masalah apakah dia melanggar hukum maka harus kita tindak dengan tegas," pungkasnya.

(TribunWow.com/Tiffany Marantika/Roifah)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Fahri Hamzah Bahas Gaji yang Diterima oleh Menkopolhukam yang akan Bentuk Tim Hukum Nasional