Pilpres 2019
Soal Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf, PAN Disebut-Sebut Lebih Berpeluang dari Demokrat, Ini Alasannya
PAN disebut-sebut lebih berpotensi untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf dibanding Partai Demokrat. Berikut alasannya!
TRIBUNNEWS.COM - Pasca Pilpres 2019, beberapa partai politik dikabarkan berpindah koalisi dari pasangan Prabowo-Sandiaga ke Jokowi-Ma'ruf.
Kabar perpindahan koalisi itu berhembus lantaran beberapa petinggi partai politik (perpol) mengadakan pertemuan dengan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.
Beberapa yang menemui Jokowi yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pertemuan kedua parpol tersebut sontak disinyalisasi sebagai langkah bergabungnya kedua partai tersebut ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.
Namun, di antara kedua partai tersebut, PAN disebut-sebut lebih berpotensi untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf dibanding Partai Demokrat.
Baca: AHY Perlihatkan Gestur Ini saat Ditanya Arah Koalisi Seusai Bertemu Presiden Jokowi
Baca: Ferdinand: Pertemuan Jokowi dengan AHY Jangan Diartikan Demokrat Meninggalkan Koalisi Prabowo-Sandi
Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyebut, Jokowi lebih baik mengakomodasi PAN daripada Partai Demokrat untuk masuk koalisi.
"Jokowi lebih baik mengakomodir PAN untuk bergabung di pemerintahan," kata Karyono Wibowo saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (3/5/2019).
Karyono menilai, PAN bisa memperkuat Jokowi di parlemen untuk periode 2019-2024.
Sebab, PAN tak memiliki konstilasi untuk mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden di Pemilu 2024.
Namun sebaliknya, lanjut Karyono, jika Jokowi mengakomodir Demokrat untuk masuk koalisi sama saja memberikan karpet merah untuk AHY bertarung di Pilpres 2024.
"Jika mengakomodir Demokrat, sama saja memberikan karpet merah untuk AHY bertarung di 2024," ucap Karyono.
Baca: AHY Pilih Jelaskan Soal Pertemuannya dengan Jokowi Ketimbang Bicara Arah Koalisi Demokrat
Baca: Naik Mobil B 2024 AHY, Agus Harimurti Bertemu Jokowi, Moeldoko Sebut Kemungkinan Bahas Koalisi
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Aisah Putri Budiarti pun memiliki pendapat yang sama.
Aisah menilai PAN lebih berpotensi daripada Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.
Pernyataan itu bukan tanpa sebab, Aisah mengatakan bahwa Partai Demokrat memiliki ganjaran politik masa lalu yang tak bisa cair dengan mudah.
Sementara itu, PAN dinilai lebih berpotensi sebab tak memiliki luka lama yangh sulit dobati, meski Amien Rais begitu keras terhadap Jokowi.
Pendapat itu disampaikan Aisah dalam diskusi 'No People No Power: Silahturahmi Politik Paska Pemilu' di D'Hotel, Guntur, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).
"Ketika PAN di posisi saat ini peluangnya dan potensinya lebih besar untuk masuk ke koalisi pemerintah dibandingkan Demokrat.
Karena kita tahu Demokrat ada ganjaran politik sejarah masa lalu yang gak bisa dengan mudah cair kita semua tahu.
Dan PAN tidak ada beban seperti itu walaupun Amien Rais begitu kerasnya terhadap Jokowi di masa pilpres tapi tidak punya luka lama yang benar-benar bisa susah diobati," papar Aisah.
Baca: TKN: PAN dan Demokrat Berpeluang Besar Gabung Koalisi Jokwi-Maruf
Baca: PKS : PAN akan Bersama Koalisi Adil Makmur
Selain itu, Aisah juga menilai bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf akan sangat menguntungkan bagi PAN.
Bukan menjadi masalah jika PAN bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf sebab kurun waktunya hanya satu periode atau lima tahun.
Bergabungnya PAN ke koalisi tersebut justru dapat meningkatkan kekuatan partai hingga dapat mencalonkan presiden di periode selanjutnya, 2024.
"Hasil quick count Jokowi menang, dan itu benar terjadi dan Jokowi menang dan PAN bergabung dengan pemerintah itu gak ada masalah.
Kan koalisi itu mengikat hanya 5 tahun dan pada 2024 peta politik berubah total, jadi PAN bisa mencalonkan sendiri presiden selanjutnya atau peta politik nya akan berubah sama sekali," jelas Aisah.
"Jadi gak ada kerugian sebenarnya bagi PAN kalo bergabung dengan koalisi pemerintah," tambahnya.
Baca: PAN Minta Kursi Pimpinan DPR-MPR? NasDem: Koalisi 02 Sudah Mulai Retak
Baca: TKN Yakin Partai Politik Koalisi Jokowi-Maruf Akan Memperoleh Kursi Mayoritas di DPR RI
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.
"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli kepada wartawan usai pelantikan.
Pertemuan Zulkifli dan Jokowi membuat banyak pihak berspekulasi bahwa PAN akan merapat ke Jokowi. Namun, hal itu dibantah oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.
Eddy mengatakan, pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo adalah pertemuan biasa.
Menurut dia, PAN masih konsisten berada di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini. Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Jumat, (26/4/2019).
Baca: Dialog: Zulkifli Bertemu Jokowi, Soliditas Koalisi Prabowo-Sandiaga Goyah?
Baca: Soal Isu Parpol Gabung Koalisi Jokowi-Maruf, Peneliti Sebut PAN Lebih Berpotensi daripada Demokrat
Kemudian, pada Kamis (2/5/2019) Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau akarab disapa AHY temui Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.
Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Jokowi beberapa waktu lalu, dan AHY berkunjung atas undangan presiden.
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal masa depan Indonesia hingga hasil Pilpres 2019.
"Yang jelas, semangatnya adalah kita ingin melihat Indonesia ke depan ini tentunya semakin baik," kata AHY sebagaimana rilis yang dikeluarkan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.
Mengenai hasil Pilpres 2019, AHY berharap seluruh pihak dapat bersabar dan menghormati rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan rampung pada 22 Mei 2019 mendatang.
"Sikap terbaik bagi kita adalah menunggu sampai dengan penghitungan terakhir yang nanti diumumkan secara resmi oleh KPU," imbuh putra Presiden ke-6 Republik Indonesia ini.
AHY juga berharap seluruh masyarakat dapat bersikap dewasa dalam menghadapi alam demokrasi yang sehat.
"Kita berharap setelah hari pencoblosan yang sudah kita lalui bersama mudah-mudahan kita semua bisa tenang, sabar dalam melihat situasi perkembangan sekaligus juga mari sama-sama kita menjadi masyarakat yang dewasa dalam alam demokrasi yang sehat," ucapnya.
(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)