Mahfud MD: Saya Sejak Dulu Tidak Percaya Visi Misi Kandidat Presiden Maupun DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang Pemilu serentak yang akan dihelat 17 April esok, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menggelar agenda diskusi publik bertajuk 'Pilih yang Bersih, Cek Rekam Jejak' di kantornya, MMD Initiative, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019) sore.

Dalam acara tersebut, ia mengatakan bahwa dirinya tidak percaya pada visi dan misi para kandidat Capres-Cawapres maupun para Caleg.

"Saya sejak dulu tidak percaya pada visi dan misi yang resmi disampaikan oleh kandidat, baik itu kandidat presiden maupun kandidat DPR," ujar Mahfud, dalam acara diskusi tersebut.

Ia menilai bahwa mereka yang mencalonkan diri terkadang tidak mengerti dengan apa yang disampaikan.

Bahkan visi dan misi yang mereka sampaikan juga kerap kali tidak diimplementasikan.

"Itu formalitas, karena kadang kala yang buat sendiri tidak ngerti, kemudian kalau ngerti tidak dilaksanakan juga," jelas Mahfud.

Sehingga ia menganggap wajar saja jika dirinya tidak mempercayai visi dan misi yang disampaikan.

Menurutnya, siapapun yang hendak mencalonkan diri dalam kontestasi politik, mungkin saja tengah menyembunyikan sesuatu yang buruk.

Baca: SEJARAH HARI INI 16 April, Peringatan Hari Suara Sedunia, Berikut Tema untuk Tahun 2019

Keburukan tersebut, kata dia, ditutupi visi dan misi sebagai 'alat jualan' untuk kemudian diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Itu kan hanya janji-janji semua, pasti menyembunyikan sesuatu yang jelek, kejelekannya disembunyikan, ia bungkus dengan visi dan misi yang ditulis, lalu diserahkan ke KPU," kata Mahfud.

Meskipun visi dan misi yang telah ditulis sedemikian rupa itu telah diserahkan pada KPU, namun ia meyakini sebagian diantara mereka banyak yang tidak memahaminya.

Hal itu karena visi dan misi tersebut dirancang bukan oleh mereka, melainkan para tim suksesnya.

"Padahal dia sendiri kadang kala nggak ngerti karena itu kan ada timnya yang buat," pungkas Mahfud.

Dalam acara diskusi tersebut, hadir pula Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.