Ancaman People Power, Ray: Yang Dibutuhkan Anjuran Lebih Kedepankan Persatuan Dan Kesatuan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pernyataan Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais akan menggerakkan massa (people power) jika hasil pemilu penuh kecurangan, amat disayangkan.

Karena menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, semua anak bangsa sedang berupaya menekankan agar pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini berjalan lebih damai.

"Setelah lebih dari 5 bulan suasana politik kita penuh dengan caci maki, fitnah, saling meledek bahkan sampai melibatkan identitas alami publik, maka yang dibutuhkan adalah siraman perekatan dan anjuran untuk lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan," ujar pengamat politik, kepada Tribunnews.com, Selasa (2/4/2019).

Dia menilai pidato penutup dua capres, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dalam debat keempat, Sabtu (30/3/2019) lalu, bisa jadi pegangan betapa penting semua pihak mengutamakan kesatuan ketimbang sekedar mencari kemenangan dan keunggulan.

"Jokowi dan Prabowo menekankan hal itu. Maka disayangkan bila ajakan itu malah disambut dengan pernyataan yang dapat mengakibatkan masyarakat menempuh jalan yang tidak tepat," ucap Ray Rangkuti.

Tentu saja, imbuh dia, semua pihak melawan segala macam bentuk pelanggaran. Tapi aturan juga sudah mendesain segala macam pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu diselesaikan melalui mekanisme yang sudah diatur.

"Kita telah membuat sistem penyelesaian pelanggaran pemilu sedemikian bertingkat dan menyeluruh. Bahkan dana pengawasan pun tergolong begitu besar. Maka disayangkan seluruh mekanisme itu hendak dilampaui dengan satu cara yakni pengerahan massa," kata Ray Rangkuti.

Baca: Survei LSI: Pilpres Kurang 20 hari, Elektabilitas Jokowi-Maruf Amin Masih Unggul

Selain itu imbuh dia, tentu akan ada kerancuan untuk membuat keriteria apakah satu atau banyak pelanggaran atau kecurangan yang dimaksud sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, massif dan terstruktur.

Untuk itu dibutuhkan lembaga independen untuk memastikan bahwa berbagai pelanggaran atau kecurangan dimaksud telah sampai pada kategori pelanggaran berat.

"Jadi bukan atas dasar kesimpulan sendiri dan pandangan sendiri," tegasnya.

Pernyataan Amien Rais juga dia menilai, seperti membuat asumsi bahwa semua instrumen penyelenggara, atau penegak hukum pemilu tidak dapat dipercaya. Sehingga mereka juga dapat diabaikan.

"Sesuatu yang terlihat sangat sulit dipahami. Di era demokrasi, banyak lembaga negara yang sudah jauh lebih independen dan kredibel. Jadi meletakan mereka seperti lembaga tidak terpercaya adalah kurang tepat," tegasnya.

Sekalipun begitu, kata dia, pernyataan Amien Rais itu kiranya dapat menjadi peringatan dan tantangan bagi penyelenggara pemilu agar lebih baik melaksanakan hajatan nasional lima tahun ini.

"Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa di beberapa tempat terjadi pelanggaran. Jika tidak segera diselesaikan oleh Bawaslu khususnya, tentu akan dapat menurunkan kepercayaan pada hasil pemilu," ucapnya.

Sebelumnya, Amien Rais mengatakan Apel 313 yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019) kemarin untuk mencegah terjadinya kecurangan di Pemilu 2019.

Ketua Dewan Kehormatan PAN itu mengancam akan menggerakkan massa jika terjadi kecurangan di Pemilu 2019.

"Kalau sampai tim kami bisa membuktikan ada kecurangan yang sistematis, terukur dan masif, kami akan bertindak tidak perlu lagu kami datang ke MK. Kami menggerakkan rakyat (people power)," ujarnya.(*)