Komnas HAM Sayangkan Isu Kebebasan Beragama Tidak Disinggung pada Debat Pilpres Semalam

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Roichatul Aswidah menyayangkan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan tak banyak dibahas saat debat Pilpres 2019 keempat pada Sabtu (30/3/2019) semalam, yang bertemakan Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.

"Kebebasan beragama jadi isu yang tidak begitu tereksplore, tapi saya sendiri masih berprasangka baik mungkin karena waktu yang pendek ya soal teknis," ujar Roichatul Aswidah saat ditemui di acara Vox Point Indonesia bertajuk "Isu Kebebasan Beragama Sepi di Panggung Pilpres" di Sekolah Santa Maria, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Menurut Rochatul, isu kebebasan beragama merupakan isu strategis dan menyangkut konsistensi menjalankan ideologi pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Mendapatkan kebebasan beragama, lanjutnya, merupakan hak mendasar bagi rakyat Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dan tidak dapat diintervensi oleh negara.

"Ini juga sangat urgent karena berbagai masalah yang dihadapi masih banyak yaitu ada berbagai hal di lapangan yang saat ini masih kita hadapi baik dalam bentuk soal rumah ibadah, soal diskriminasi, dan seterusnya," imbuhnya.

Meski begitu, Roichatul Aswidah mengatakan, baik kandidat capres-cawapres nomor urut 01 maupun nomor 02 sebetulnya sudah menyinggung isu tersebut baik dalam paparan visi misi maupun pidato-pidato kebangsaan di kesempatan sebelumnya.

"Pada teks visi misi itu secara eksplisit jaminan soal kebebasan agama dan berkeyakinan ada di 01 di dokumen Pak Jokowi-Amin itu ada di bagian HAM itu ada jaminan secara eksplisit. Sementara untuk 02, itu kita melacak dari dokumen visi misinya tidak eksplisit, tetapi pada pidato Pak Prabowo Subianto di Jakarta Convention Center secara eksplisit Pak Prabowo memberikan jaminan soal kebebasan beragama dan berkeyakinan," papar Roichatul Aswidah.

Menurut dia, kandidat yang terpilih masih mempunyai tanggung jawab besar untuk meningkatkan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Indonesia begitu besar, dan kalau kita ngomong kebebasan beragama dan berkeyakinan, itu kita tidak sedang hanya membicarakan agama besar, tapi juga keyakinan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, apakah itu Parmalin, Sundavivitan, dst, agama transional, jadi kita harus ingat itu," jelas Roichatul Aswidah.

"Jadi PR-nya masih agak banyak yang harus diselesaikan oleh presiden siapapun nanti setelah beliau menjabat, baik soal reformasi peraturan perundang-undangan, maupun sampai penanganan di lapangan," kata Roichatul Aswidah.