Pilpres 2019
Pasca Dimulainya Kampanye Terbuka, Indeks Potensi Kerawanan Pemilu 2019 Berubah
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan perubahan dapat terjadi karena dinamisnya tahapan pemilu
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indeks potensi kerawanan Pemilu 2019 berubah pasca kampanye terbuka dilakukan pada 24 Maret 2019 lalu.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan perubahan dapat terjadi karena dinamisnya tahapan pemilu.
"Ada perubahan yang dinamis karena tahapan pemilu menuju hari pemilihan dan memasuki kampanye terbuka. Pihak kepolisian terus memetakan, profiling, dan identifikasi," ujar Dedi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019).
Berdasarkan indeks potensi kerawanan pemilu yang baru, di tingkat provinsi ranking pertama ditempati oleh Maluku Utara.
Dilanjutkan Papua, Aceh, NTB, Sulawesi Barat, Sulteng, Papua Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.
"Itu 10 polda yang saat ini menjadi prioritas keamanan masa kampanye terbuka," kata dia.
Baca: Jadwal Debat Keempat Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo, Sabtu (30/3), Live di Metro TV, Indosiar, SCTV
Perubahan juga terjadi di kabupaten/kota yang rawan konflik pemilu. Awalnya 10 besar didominasi oleh Papua, namun terjadi perubahan.
"Seluruh kabupaten/kotanya, saat ini pada kampanye terbuka, ini ranking satu justru Tangsel, Jakarta Utara, Pidi Raya (Aceh), Banggai, Donggala, Jakarta Barat, Mentawai, Tanah Datar, Jakarta Timur, Yogyakarta," kata dia.
Lebih lanjut, jenderal bintang satu itu mengatakan jelang Pemilu 17 April 2019, perubahan akan kerap terjadi dan didata kembali oleh pihaknya.
Hal itu akan membantu Polri dalam mendistribusikan pasukan keamanan yang dibutuhkan setiap Polda.
"Nanti jelang masa tenang dan hari H akan didata kembali. Itu untuk menentukan dislokasi pasukan, jumlah kekuatan yang dibutuhkan tiap Polda. Paska kampanye terbuka akan saya sampaikan lagi," tukasnya.