Komnas HAM Nilai Gagasan Maruf Amin dan Sandiaga Uno Terlalu ''Bataviasentris''

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Amiruddin menilai gagasan yang disampaikan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Maruf Amin dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno saat debat Pilpres 2019 pada Minggu (17/3/2019) terlalu "Bataviasentris".

Ia mengatakan, kedua cawapres tidak menunjukan keberpihakan kepada masyarakat di luar Jakarta dan Pulau Jawa.

Hal itu disampaikan Amiruddin saat konferensi pers penyampaian catatan kritis Komnas HAM terkait debat Pilpres 2019 putaran ketiga di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (17/3/2019).

"Saya mau katakan debat semalam itu terlalu Bataviasentris. Orang Jakarta betul cara berpikirnya. Tidak melihat Republik ini banyak wilayah, pulau-pulau kecil, tersebar di pedalaman-pedalaman, bagaimana ke depan itu dalam lima tahun berikutnya? Karena prinsip pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya ini adalah harus menjangkau dan terjangkau," kata Amiruddin.

Padahal menurutnya, pelayanan terkait pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya tersebut harus berpegang pada prinsip keterjangkauan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Baca: Jokowi Kisahkan saat Ayahnya Menjadi Sopir Truk untuk Membayar Biaya Sekolah

"Artinya pelayanannya itu harus menjangkau sebanyak mungkin rakyat. Dan jika dia diadakan, mesti terjangkau. Nah itu yang saya lihat sehingga prinsip ini tidak terelaborasi karena berpikirnya terlalu mengandaikan ini terjadi di Jakarta saja," kata Amiruddin.

Menurutnya masalah-masalah terkait ta debat yang dihadapi masyarakat terpencil seharusnya menjadi fokus dua Cawapres tersebut.

"Kalau ini dipikirkan dengan cara yang lebih baik, maka akan jalan (prinsip penyetaraannya). Kalau tidak kan semua anggaran kembali di Jawa lagi," kata Amiruddin.