Habiburokhman Heran Laporan Soal Dugaan Pelanggaran Kampanye Kubu Sebelah Selalu Berujung Stagnan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman heran atas kinerja Bawaslu di pelaksanaan Pemilu 2019.

Banyaknya laporan yang mereka layangkan soal dugaan pelanggaran Pemilu terhadap kubu sebelah, namun laporan tersebut selalu berujung stagnan.

Dia mempertanyakan sikap Bawaslu yang menghentikan sebuah kasus namun tidak dijelaskan secara rinci alasannya.

Bahkan kata Habiburokhman, ada kasus yang sudah dinyatakan melanggar Undang-Undang Pemilu karena terpenuhi unsur, tapi ketika masuk ke tingkat Sentra Gakkumdu tidak berlanjut.

"Cuma alasannya seperti apa misalnya seperti kasus yang oleh Bawaslu sudah dinyatakan melanggar UU Pemilu memenuhi unsur kampanye dan lain sebagainya tapi di tingkatan Gakkumdu nggak berlanjut," kata Habiburokhman di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Padahal menurutnya, Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu menjadi leading sector. Sedangkan Sentra Gakkumdu yang berisi Kejaksaan dan Kepolisian berada di bawah kepemimpinan Bawaslu.

Baca: Anggota DPR: Putusan Bebas Siti Aisyah Berikan Rasa Keadilan Yang Sempurna

"Kita bingung ini rezim hukumnya, hukum Pemilu bagaimanapun sebetulnya yang leading itu Bawaslu, Gakkumdu itu yang leadingnya harusnya tetap Bawaslu," jelas dia.

Oleh karena itu, jika leading sectornya sudah memutuskan sebuah perkara terpenuhi unsur pelanggaran, maka jajaran di bawahnya wajib mengikuti dan menindaklanjuti proses berikutnya.

Meski menyampaikan rasa heran dan keberatannya itu, Habiburokhman tidak menjelaskan apa kasus yang ia singgung.