Pendidikan GOPilpres 2019
BPN 02: Jika Terpilih, Prabowo Tak Akan Tunjuk Jaksa Agung yang Berlatar Belakang Parpol
Ia juga menekankan Jaksa Agung yang nantinya akan dipilih Prabowo dan Sandiaga jika nanti menang tidak berkaitan dengan struktur kekuasaan.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandiaga Habiburokhman mengatakan pihaknya akan menujuk Jaksa Agung yang tidak berlatar belakang dari partai politik jika nantinya Prabowo dan Sandiaga terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 - 2024.
Menurutnya, hal itu juga telah disetujui oleh Prabowo dan Sandiaga.
Hal itu diungkapkannya dalam acara diskusi membongkar visi misi capres cawapres paslon nomor urut 02 terkait komitmen pada penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (20/2/2019).
"Yang paling konkret menurut kami, dan tawaran dari kami, dan itu sudah disetujui oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi, Jaksa Agung itu tidak boleh orang berlatar belakang politik. Menurut saya itu juga bisa dijadikan acuan," kata Habiburokhman.
Baca: PNS Kemenag Probolinggo Jadi Calo CPNS, Berhasil Tipu Korbannya Rp 83,5 juta
Selain itu, ia juga menekankan Jaksa Agung yang nantinya akan dipilih Prabowo dan Sandiaga jika nanti menang tidak berkaitan dengan struktur kekuasaan.
"Mungkin dia secara resmi tidak masuk di struktur politik tapi dekat dengan kelompok partai. Itu akan menjadi penilaian Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk menunjuk Jaksa Agung. Ini juga penting," kata Habiburokhman.
Ia menilai, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan pelanggaran HAM lainnya saat ini tidak bisa diselesaikan karena Kejaksaan Agung tidak memiliki komitmen terhadap persoalan HAM.
Namun menurutnya, memilih Jaksa Agung yang tidak memiliki latar belakang politik adalah hal pertama yang harus dilakukan jika Prabowo dan Sandiaga menang meski ia juga menyadari ada sosok Jaksa Agung yang berintegritas dan berlatar belakang partai politik misalnya Baharuddin Lopa dan Marzuki Darusman.
"Tapi untuk sampai ke sana kan kita perlu bicara teknis. Yang sekarang sebenarnya terjadi kan sebenarnya prinsip tapi teknisnya nggak masuk-masuk dari Komnas HAM. Kenapa? Ya menurut saya, Kejaksaan Agungnya tidak ada komitmen. Kenapa? Latarbelakang, perkoncoan politik dan lain sebagainya. Itu dulu yang pertama kembali ke situ," kata Habiburokhman.
